Rafael Pejabat Pajak Bakal Klarifikasi Harta Rp 56 M, Ini Sanksi Denda Bisa Diterima Jika Tak Lapor

TRIBUNSUMSEL.COM -- Pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo siap memberikan klarifikasi soal kekayaan Rp 56 Miliar yang dimilikinya.

Setelah kekakayaan Rafael Alun Trisambodo disorot pasca kasus penganiayaan dilakukan putranya Mario Dandy Satriyo kepada anak pengurus GP Ansor viral.

Adapun gaya hidup mewah Mario Dandy Satriyo kerap dipamerkan ke publik membuat kekayaan Rafael Alun Trisambodo dipertanyakan.

Apalagi setelah diusut publik di media sosial jika Rafael Alun Trisambodo berpangkat eselon II memiliki gaji Rp 81 juta perbulan dinilai tak mungkin bisa memiliki kekayaan sebanyak itu.

Melansir Tribunnews.com, Kamis (23/2/2023) Rafael Alun Trisambodo siap buka-bukaan terkait harta kekayaan kini disorot.

"Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaan saya terkait bentuk pertanggungan jawab, saya siap, siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki," kata Rafael Alun Trisambodo.

Rafael mengatakan dirinya siap untuk diperiksa Inspsektorat Jenderal Kementerian Keuangan terkait dengan harta kekayaan tersebut.

"Saya juga meminta maaf kepada keluarga besar Kementerian Keuangan karena dengan adanya kejadian ini berpotensi menurunkan reputasi institusi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama ini," ungkapnya.

Punya Harta Rp 56 Miliar

Diketahui Rafael menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II.

Sebelum menempati posisi tersebut, Rafael pernah mendapat posisi strategis di kantor pajak di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kariernya yang cukup gemilang membuat harta kekayaan Rafael disorot.

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Rafael memiliki harta kekayaan sebesar Rp 56 miliar.

Kekayaan itu termasuk sederet kendaraan mewah, namun mobil Rubicon yang dipakai Mario saat melakukan penganiayaan tidak tercatat di LHKPN.

Gaya hidup mewah dari Rafael juga menjadi sorotan beberapa pihak termasuk Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Ancaman Sanksi Denda

Menariknya ditengah usaha Rafael Alun Trisambodo pejabat ditjen pajak bakal mengklarifikasi soal harta kekayaan mencapai puluhan miliaran.

Timbul pertanyaan apakah semua harta tersebut sudah dilaporkan dalam SPT pajak yang dibayarkan?

Mengingat beberapa barang mewah dipakai Mario sang anak ditenggarai punya Rafael Alun Trisambodo diduga tak didaftarkan kedalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) miliknya.

Tribunsumsel.com sendiri coba mengulik soal denda yang bisa diberikan apabila tidak melaporkan harta tersebut dalam SPT

Berdasarkan aturan yang ada, tidak lapor harta pada saat penyampaian SPT Tahunan akan mengakibatkan risiko denda yang wajib dibayar oleh wajib pajak.

Adapun sebesar 30 persen untuk wajib pajak pribadi ditambah dengan sanksi 200 persen atau 2 persen/bulan selama maksimal 24 bulan. 

Apabila ditemukan adanya data yang tidak sesuai antara penghasilan yang dilaporkan dalam SPT serta laporan harta dan data yang didapatkan dari pihak ketiga, Ditjen Pajak dapat meminta klarifikasi kepada wajib pajak.

Permintaan penjelasan ini akan diiringi dengan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Jika wajib pajak masih tidak dapat menjelaskan sumber penghasilan tersebut, maka beban pajak atas sumber penghasilan baru wajib dihitung dan ditambah dengan komponen denda.

Atas harta yang ditemukan oleh Ditjen Pajak dan belum wajib pajak laporkan dalam SPT Tahunan, akan dikenakan tarif PPh Final sebesar 30 % untuk wajib pajak pribadi ditambah dengan sanksi 200 % atau 2 % /bulan selama maksimal 24 bulan.

Berikut  6 Kelompok Harta Wajib Dilaporkan

1.Kas dan setara kas
2.Harta yang bentuknya piutang
3.Investasi 
4.Alat transportasi
5.Harta bergerak 
6.Harta tidak bergerak.

(*)

Baca berita lainnya di Google News.