Kemenkumham Sumsel Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Menuju WBK/WBBM

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- “Esensi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terletak pada upaya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,” ujar Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya ketika memberikan Penguatan Zona Integritas ke seluruh jajaran, Senin (20/2/2023).

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan Presiden kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Hal tersebut bisa kita capai melalui komitmen bersama tentang perubahan pola pikir dan budaya kerja,” lanjutnya. 

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Kakanwil Ilham berpesan agar internalisasi pembangunan Zona Integritas dapat terus-menerus dilakukan sehingga seluruh jajaran akan memahami makna pembangunan ZI dengan baik. 

Baca juga: Sambut Pemilu 2024, Kemenkumham Sumsel Ikrarkan Netralitas Pegawai

Baca juga: Tutup Sosialisasi Tentang Beneficial Ownership,Kemenkumham Sumsel Taruh Harapan Besar pada Notaris

“Kita mulai dari peningkatan sarana penunjang kualitas pelayanan publik. Harus ditampilkan jelas tarif layanan dan waktu penyelesaiannya. Masyarakat harus tahu secara transparan mengenai layanan yang diterima sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegas Kakanwil Ilham.

Ilham Djaya juga mengimbau agar pembangunan ZI yang dilaksanakan tidak sekedar seremonial belaka, tapi benar-benar diimplementasikan.

“Tim kerja ZI yang telah dibentuk agar rutin melakukan internalisasi melalui sosialisasi, pemasangan banner, hingga publikasi. Jangan lupa juga untuk menyampaikan rencana kerjanya selama satu tahun ke depan,” pintanya.

Terkait pemenuhan data dukung Zona Integritas, Kakanwil menekankan untuk pemenuhan data dukung yang berkualitas.

“Mulai dari pelaporan LHKASN dan LHKPN harus 100 persen, percepatan tindak lanjut pengaduan dan audit keuangan, indeks nilai SAKIP, RB, SPIP yang maksimal, hingga dokumen Manajemen Risiko yang implementatif. Semua daduk tersebut harus dilengkapi dengan baik dan berkualitas,” jelasnya.

Terakhir, Ilham Djaya juga meminta agar seluruh jajaran menyumbangkan ide-ide kreatifnya dalam membuat inovasi baru maupun mempertahankan dan meningkatkan inovasi yang sudah ada.

“Buktikan juga bahwa kita bersemangat dalam membangun Zona Integritas melalui penyajian yel dan jingle yang menggelora, serta lahirkan inovasi yang bermanfaat kepada masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan penguatan Zona Integritas oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel juga dirangkaikan dengan sosialisasi penyampaian petunjuk teknis tata pelaksanaan evaluasi dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja di Lingkungan Kemenkumham tahun 2023 oleh Inspektur Jenderal Kemenkumham RI secara virtual.