Tutup Sosialisasi Tentang Beneficial Ownership,Kemenkumham Sumsel Taruh Harapan Besar pada Notaris

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel, Parsaoran Simaibang, secara resmi menutup kegiatan sosialisasi layanan AHU di wilayah mengenai kebijakan pelaporan pemilik manfaat  (Beneficial Ownership) bagi Korporasi di wilayah Sumsel,  Kamis (9/2/2023) bertempat di Hotel Aston Palembang.

Sebelum kegiatan ditutup, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Yenni, lebih dulu menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini agar tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak, memberikan transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat, serta mendukung kemudahan berinvestasi.

Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM, Parsaoran Simaibang, dalam arahannya saat menutup kegiatan, mengatakan bahwa korporasi pada saat ini sering disalahgunakan dalam tindak pidana kasus pencucian uang, terorisme, dan korupsi dalam menyembunyikan identitas pelaku serta hasil kegiatannya, oleh karena itu hal ini harus dicegah sedini mungkin.

Menurutnya, kegiatan ini untuk memberikan transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat.

Ia mengatakan bahwa hal ini merupakan kewenangan tambahan bagi seorang notaris. 

Baca juga: Sosialisasi Layanan AHU, Kemenkumham Sumsel Ingatkan Pentingnya Penerapan PMPJ oleh Notaris

Baca juga: Kemenkumham Sumsel Gelar Sosialisasi Pengembangan Kompetensi dan Rumah Belajar Kemenkumham

"Kewenangan tersebut berupa proses mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap data-data pengguna jasa notaris. Ini tentu tugas yang berat, tapi saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan," tegas Parsaoran.

Ia juga menambahkan, Notaris sebagai pihak yang berperan dalam membuat Akta Pendirian Korporasi juga memiliki tugas untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan pemilik manfaat dalam pendirian Korporasi.

Sosialisasi layanan AHU di Wilayah mengenai kebijakan pelaporan pemilik manfaat ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari Notaris, MPW, MPD, MKN, dan pegawai Kemenkumham Sumsel.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bidang Pelayanan Hukum Yenni, Kepala Bidang Hukum Ave Maria Sihombing, dan Kepala Subbidang Pelayanan AHU Riyan Citra Utami.
 

Baca berita menarik lainnya di google news