Ilham Djaya Dorong Percepatan Program Prioritas Divisi Pemasyarakatan

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG- Sebagai salah satu langkah melaksanakan percepatan kinerja, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti rapat percepatan target kinerja, bertempat di aula Kanwil, Selasa (11/1/2023).

Rapat dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya.

Disampaikannya, target kinerja merupakan strategi percepatan pelaksanaan perjanjian kinerja setiap tahun yang wajib dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham, tak terkecuali pada Kanwil Sumsel.

Kadiv Pemasyarakatan Bambang Haryanto, mengatakan bahwa Divisi Pemasyaratan yang menaungi 26 Unit Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki alokasi anggaran Tahun 2023 sekitar 806 Juta dan menjalankan setidaknya 12 kinerja prioritas. 

Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 di Lapas/Rutan menjadi tarja tambahan di tahun ini.

Divisi Pemasyarakatan, kata Bambang, akan melakukan monitoring dan perbaikan anomali data pemilih berdasarkan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang valid.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Sumsel Perkuat Sinergi dan Kolaborasi dengan Polrestabes Palembang

Baca juga: Wujudkan Good Governance dan Clean Government, Kanwil Kemenkumham Sumsel Gandeng BPKP

“Dalam waktu dekat akan menerbitkan surat edaran persiapan pemilu dan berkoordinasi dengan Dukcapil serta Bawaslu untuk penerbitan identitas berdasarkan domisili WBP," kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Kakanwil mendorong jajarannya untuk segera mengkoordinasikan persiapan pemilu serentak sesegera mungkin di triwulan pertama 2023.

Pendataan NIK warga binaan, menurutnya membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak, guna menjamin hak WBP untuk mendapatkan akses yang sama pada pemilu mendatang.

“Kemudian terkait rencana realisasi anggaran 2023, saya mengapresiasi target serapan di triwulan pertama yang diatas rata-rata sebesar 31 persen, 38 % di TW II, dan sisa target di akhir tahun," tambah Kakanwil Ilham Djaya.

Selain itu, dalam hal percepatan pelaksanaan back to basic penyelenggaraan pemasyarakat di bidang pemenuhan hak tahanan, permasalahan lonjakan angka overstaying juga menjadi prioritas, melalui upaya pemetaan dan konsolidasi data tahanan.

Kemudian terselenggarannya layanan rehabilitasi bagi tahanan, narapidana, dan klien sesuai standar rehabilitasi.

Pada aspek pembinaan, Bambang menjelaskan, pada tahun lalu jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan vokasi dan bersertifikasi melampaui target terealisasi, yakni 1.178 WBP.

“Dan tahun ini UPT yang akan menjadi pilot project program pelatihan WBP yakni Lapas Muara Enim”, terangnya.

Sementara pada bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan, tim satgas Divisi Pemasyarakatan akan meningkatkan identifikasi/deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan dan gangguan kamtib juga optimalisasi pengunaan SDP dalam tatakelola administrasi basan baran.

Turut hadir mengikuti rapat, Kabag Program dan Humas Yulizar, Kabag Umum Tri Purnomo, Kasubbag Humas RB dan TI Hamsir, Kasubbag Program dan Pelaporan Dedy Zulian, serta para pejabat struktural dan staf pada Divisi Pemasyarakatan.

Baca berita lainnya langsung dari google news