Pelantikan Wabup Muara Enim Belum Dilakukan, Dr Febrian: Tak Perlu Tunggu Putusan PTUN

TRIBUNSUMSEL. COM, PALEMBANG- Pelantikan Ahmad Usmarwi Kaffah sebagai Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim hingga kini belum dilakukan.

Diketahui Gubernur Sumsel Herman Deru telah mendapatkan  SK yang dikeluarkan Kemendagri terkait pelantikan wabup Muara Enim beberapa waktu lalu.

Keputusan pelantikan Wabup Muara Enim terpilih tidak harus menunggu hasil sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang.

Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Politik Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya, Dr Febrian.

"Pelantikan Wabup Muara Enim itu tidak perlu harus menunggu sengketa putusan PTUN. Gak ada itu. Jadi Gubernur Sumsel yang sudah menerima SK dari Kemendagri itu harus segera melantik Wabup Muara Enim," kata Dr Febrian, Senin (9/1/2023).

Febrian menilai hasil musyawarah yang dilakukan DPRD Muara Enim pada tahun lalu hingga sudah diturunkan SK Kemendagri saat ini sudah memakan jarak waktu yang sudah lama dan berlarut-larut.

Menurutnya, sudah tidak ada alasan lagi Gubernur Sumsel untuk menunda-nunda pelantikan Wabup Muara Enim terpilih.

"Mendagri bisa memberikan teguran dan sanksi jika SK yang sudah dikeluarkan tidak diindahkan. Karena itu juga termasuk pelanggaran administrasi," jelasnya.

Febrian menjelaskan, dia menilai alasan penundaan yang dilakukan oleh Gubernur Sumsel untuk melantik Wabup Muara Enim terpilih sulit untuk membaca.

Ia menyarankan Gubernur Sumsel harus terbuka dan transparansi kepada masyarakat Sumsel khususnya Muara Enim kenapa hingga saat ini belum melantik Wabup Muara Enim terpilih.

"Maunya Gubernur ini seperti apa (alasan Wabup Muara Enim dilantik) atau ada menyangkut sesuatu atau apa. Karena kasus ini juga berimbas kepada elektabilitas dia kedepannya," pungkasnya.

Reaksi Partai Pendukung Kaffa

Sejumlah Partai pengusung Wakil Bupati Muara Enim Terpilihnya Ahmad Usmarwi Kaffah, menyayangkan sikap Gubernur Sumsel Herman Deru, yang hingga saat ini belum menunjukkan tanda- tanda akan segera melakukan pelantikan, meskipun surat dari Kemendagri sudah ada.