KPK Kaget Pejabat DKI Jakarta Memiliki Kekayaan Melimpah, Sampai Buka Titik Rawan Korupsi, Faktanya

TRIBUNSUMSEL.COM - Kasus korpusi yang masih terus terjadi di Indonesia membuat KPK terus bekerja dan berhati-hati.

Kini, KPK dibuat kaget dengan harta kekayaan para pejabat di DKI Jakarta.

Karena hal itulah, membuat KPK sampai membuka titik rawan korupsi di DKI Jakarta.

Seperti diketahui, kekayaan pejabat di PemproV DKI Jakarta membuat pimpinan KPK tercengang.

Bahkan, menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata sampai tak habis pikir dan menganggapnya tidak wajar.

Spontan ia mempertanyakan, apakah pendapatan seorang ASN di Jakarta bisa sampai puluhan miliar rupiah.

Harta kekayaan paling banyak berbentuk bidang tanah.

Sementara, Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, tak banyak bicara saat ditanya soal kekayaan bawahannya itu.

Mengutip artikel Kompas.com yang mengambil data dari laman https://elhkpn.kpk.go.id/, berikut ini TribunJakarta.com merangkum harta dari pejabat di Pemprov DKI Jakarta dari yang terkaya.

1. Kasatpol PP DKI Jakarta

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Arifin menempati status pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang paling kaya berdasarkan laporan LHKPN KPK.

Arifin tercatat memiliki dua bidang tanah serta tujuh bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 23,8 miliar yang tersebar di Jakarta Barat, Tangerang, dan Jakarta Timur.

Seluruh bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta.

2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Ratu Rante Allo yang menjabat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM menempati urutan kedua pejabat terkaya di Pemprov DKI Jakarta.

Dia tercatat memiliki delapan bidang tanah, dua bangunan, serta sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 15 miliar tersebar di Tana Toraja dan Jakarta Pusat.

Adapun seluruh tanah, bangunan, serta tanah dan bangunan itu paling banyak berasal dari hibah tanpa akta, hasil sendiri, dan warisan.

3. Kepala Dinas Bina Marga

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho memiliki lima bidang tanah dengan total nilai Rp 14,9 miliar yang tersebar di Sleman, Jakarta Timur, Bekasi, Jakarta Timur, dan Tangerang Selatan. Lima bidang tanah tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan warisan.

4. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transimgrasi, dan Energi

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transimgrasi, dan Energi Andri Yansyah memiliki delapan bidang tanah serta delapan bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 13,69 miliar.

Seluruh bidang tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Bogor, Bekasi, dan Kuningan.

Seluruh harta dari eks Kadishub DKI Jakarta itu diklaim berasal dari hasil sendiri.

5.Kepala Dinas Sumber Daya Air

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal memiliki tiga bidang tanah dan bangunan serta dua bidang tanah dengan total nilai Rp 10,7 miliar yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bekasi, Tangerang, dan Surabaya.

Seluruh bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta.

6. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Andhika Permata memiliki sebidang tanah serta tiga bidang tanah dan bangunan, serta sebidang tanah dengan total nilai Rp 8,95 miliar terletak di Bekasi, Bogor, Depok, dan Jakarta Selatan.

Seluruh tanah dan bangunan itu merupakan hasil perolehan sendiri dan warisan.

7. Kadishub

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo memiliki empat bidang tanah dan bangunan; tiga bidang bangunan; serta empat bidang tanah dengan total nilai Rp 7,9 miliar.

Seluruh bidang tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Gorontalo. Seluruhnya diklaim berasal dari hasil sendiri.

8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko memiliki enam bidang tanah dan bangunan dan tujuh bidang tanah dengan total nilai Rp 7,4 miliar yang tersebar di Klaten dan Tangerang Selatan.

Seluruh bidang tersebut tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan hibah tanpa akta.

9.Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Uus Kuswanto tercatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan, serta tanah dengan total nilai Rp 5,08 miliar di Tangerang dan Ciamis.

Seluruhnya tercatat berasal dari hasil sendiri.

10. Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata

Marullah Matali tercatat memiliki 16 bidang tanah, dua bangunan, tiga serta tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 4,6 miliar.

Seluruh bidang tanah serta tanah dan bangunan tersebar di Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Jakarta Timur.

21 bidang tanah serta tanah dan bangunan dari eks Sekda DKI Jakarta itu tercatat berasal dari perolehan sendiri dan hibah tanpa akta.

11. Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Plt Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Fajar Sauri tercatat hanya memiliki sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 4,5 miliar di Jakarta Timur. Sebidang tanah itu berasal dari perolehan sendiri.

12. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial Premi Lasari memiliki tiga bidang tanah dan bangunan, serta empat bidang tanah dengan total nilai Rp 4,3 miliar tersebar di Jakarta Timur, Bogor, dan Karawang.

Seluruhnya tercatat diperoleh dari hasil sendiri.

13. Kepala Dinas Kebudayaan

Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry memiliki dua bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 4,01 miliar terletak di Jakarta Timur.

Seluruhnya merupakan tertulis berasal dari warisan.

Baca juga: Alasan Najwa Shihab Disebut Tak Pernah Undang Anies Baswedan : Gue Bukan KPK dan Polisi

Baca juga: Sosok Sahat Tua P. Simandjuntak, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang Ditangkap KPK Karena Korupsi

14. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta Satriadi Gunawan memiliki satu bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 3,8 miliar yang tersebar di Depok.

Satu bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri.

15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Benni Aguscandra tecatat memiliki empat bidang tanah dan bangunan senilai Rp 3,25 miliar terletak di Bogor, Jawa Barat.

Seluruhnya merupakan hasil perolehan sendiri.

16. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti memiliki dua bidang tanah dan bangunan serta satu bidang tanah dengan total nilai Rp 3,1 miliar yang tersebar di Kota Depok dan Jakarta Selatan.

Seluruh bidang tanah tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan warisan.

17.Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto memiliki dua tanah dan bangunan serta bidang bangunan dengan total nilai Rp 2,9 miliar yang tersebar di Jakarta Selatan.

Seluruh bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri dan warisan.

18. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati memiliki dua bidang tanah dan bangunan serta lima bidang tanah dengan total nilai Rp 1,9 miiliar.

Tanah dan bangunan itu tersebar di Jakarta Timur, Berau, dan Sleman. Seluruhnya diklaim berasal dari hasil sendiri, warisan, dan hibah dengan akta.

19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaludin memiliki satu bidang tanah dan sebuah bangunan dengan total nilai Rp 1,7 miliar yang terletak di Kota Jakarta Selatan. Satu bidang tanah tersebut

20. Kepala Dinas Pendidikan

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana memiliki lima bidang tanah dan bangunan serta satu bidang tanah dengan total nilai Rp 1,7 miliar yang tersebar di Kota Depok, dan Kota Bogor.

Seluruh bidang tersebut merupakan hasil perolehan sendiri.

21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP)

Kepala Dinas KPKP Suharini Eliawati tercatat memiliki empat bidang tanah dan satu bidang tanah dan bangunan dengan nilai total Rp 1,2 miliar di Bogor.

Seluruhnya diklaim berasal dari hasil sendiri.

22. Plt Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Plt Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Raides Aryanto memiliki sebidang tanah dan bangunan senilai Rp 851,75 juta terletak di Depok.

Selain itu, Raides juga memiliki sebidang tanah seluas 188,5 meter persegi di Kerinci, Jambi, senilai Rp 67,84 juta. Keduanya merupakan hasil perolehan sendiri.

23. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas Pora, Achmad Firdaus memiliki empat bidang tanah senilai Rp 747,5 juta terletak di Bogor, Cianjur, dan Jakarta Selatan.

Seluruhnya tertulis berasal dari hasil perolehan sendiri.

24.Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kadis LH, Asep Kuswanto tercatat hanya memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan nilai Rp 600 juta terletak di Depok. Sebidang tanah dan bangunan itu berasal dari hasil sendiri.

KPK Ungkap Titik Rawan Korupsi

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mempertanyakan kekayaan para pejabat Pemprov DKI Jakarta itu.

"Saya enggak habis pikir ketika saya cek LHKPN pejabat ini itu, saya punya akses buka LHPKN seluruh penyelenggara pejabat negara, termasuk pejabat Pemprov DKI," tutur Alexander ketika memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Pencegahan Korupsi di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

"Saya cek itu, wah, bidang tanahnya 20-25. Waras enggak sih kita ini," sambungnya.

Alex juga berbicara soal titik paling rawan korupsi di lingkungan Pemprov DKI yakni terkait pengadaan barang dan jasa.

"Titik paling rawan kebocoran anggaran itu terkait PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) juga menyangkut perizinan di Pemprov DKI ini rasa rasanya itu tiap langkah itu kok ada nilai uangnya, luar biasa sekali kan," katanya di Balai Kota DKI, Kamis (15/12/2022).

Alex mencontohkan, titik rawan korupsi saat individu atau perusahaan melakukan perizinan bangunan.

Meski tak secara gamblang, namun KPK mendapati sejumlah bangunan yang tak sesuai dengan izinnya, tapi bisa hadir di ibu kota.

"Membagun kelebihan bangunan itu ada nilaimya dan mendirikan bangunan kan ga sehari, satu bulan, atau satu tahun. Sepertimya kok, ya masa sih enggak bisa dimonitor izinnya bangun berapa. Tiba-tiba, kenapa yang dibangun melebihi dari izin?

Mereka lebih suka bayar denda. Kan, sebetulnya perizinan itu dalam rangka pengendalian, kenapa di wilayah ini enggak boleh dibangun dengan luas tertentu atau titik tertentu kan ada pertimbangannya," lanjutnya.

Titik rawan lainnya yakni terkait dengan perencanaan penganggaran, seperti bantuan sosial atau bansos.

"Bansos ini kan bagaimana pertanggungjawaban bansos ini sendiri? jangan sampai saya bilang Pemprov DKI ngasih bansos kemudian pengawasnya kurang. Seolah-olah kita membiarkan para penerima bansos itu menggunakan uang semau-maunya. Harusnya tetap ada pertanggung jawaban bagaimanapun itu kan uang rakyat," ungkapnya.

Haru Budi Hartono Tunjuk Inspektorat

Sementara Pj Gubernur Heru Budi Hartono, tidak berkomentar soal harta kekayaan pejabat DKI yang disorot KPK.

Ia hanya melimpahkannya ke Inspektorat.

"Ya enggak tahu saya (soal kekayaan pejabat DKI), tanya Inspektorat," ucapnya saat ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (19/12/2022).

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dan di Kompas.com