LIPSUS: Besar Pasak Daripada Tiang, Buruh Harap UMK Naik, Sejajar Harga Kebutuhan Pokok (1)

TRIBUNSUMSEL.COM, INDRALAYA - Tak sampai dua bulan lagi, tahun 2022 akan berakhir dan resolusi di tahun depan sudah ada di benak para buruh di Indralaya, Ogan Ilir.

Salah satu yang menjadi harapan para kaum buruh adalah perencanaan keuangan yang lebih baik di tahun mendatang.

Namun alih-alih punya manajemen keuangan yang baik, para buruh yang merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah direpotkan dengan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok.

Ibarat peribahasa 'besar pasak daripada tiang', banyak buruh di Ogan Ilir yang harus hidup pas-pasan atau bahkan kekurangan karena upah kerja yang dinilai rendah.

"UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) setahu saya menyesuaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) Rp 3 jutaan. Kalau untuk kondisi sekarang, sangat tidak cukup," kata Bunhar, seorang buruh di Indralaya kepada TRIBUN, Sabtu (5/11/2022).

Kondisi yang dimaksud Bunhar yakni sebagian besar harga kebutuhan pokok yang naik.

Sementara upah per bulan sebagai buruh di sebuah pabrik pengolahan hasil pertanian yang hampir mencapai Rp 3 juta, tak cukup memenuhi kebutuhan bersama istri dan keempat anaknya.

Menurut Bunhar, pos pengeluaran dari upah per bulan sudah ditentukan untuk sejumlah kebutuhan.

"Pos pengeluaran untuk makan, biaya sekolah, jajan anak, kebutuhan dapur. Syukur-syukur bisa nyisa dikit untuk istri, itu sudah dibagi anggarannya," ungkap Bunhar.

Ketika harga kebutuhan pokok naik, maka pos pengeluaran kebutuhan lain akan terganggu dan hal inilah yang membuat Bunhar memutar otak.

"Uang jaman sekarang kalau disebut nominalnya, kayaknya hebat betul jutaan. Tapi sebenarnya kurang kalau mau ikut UMK," keluh pria 41 tahun ini.

Dilanjutkannya, kenaikan UMK dari tahun ke tahun tak terlalu signifikan, berbanding terbalik dengan harga kebutuhan pokok yang selalu meroket.

Untuk mengatasi UMK yang tak sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, Bunhar tak jarang harus gali lubang tutup lubang.

Saat sedang terdesak, kasbon menjadi 'jalan ninja' Bunhar agar asap dapur tetap ngebul dan mengatasi anak yang merengek minta jajan.

"Bukannya saya ngarang, memang tidak cukup kalau UMK sekarang. Orang yang lain juga banyak ngeluh, tapi sabar saja," kata dia.

Sementara buruh lainnya bernama Gunawan berharap UMK tahun depan naik, minimal sejajar dengan alokasi belanja kebutuhan sembako dan barang-barang lainnya.

"Mungkin kalau UMK naik 50 persen, bisa juga menolong kami para buruh yang dapat upah pas-pasan ini," kata buruh asal Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya ini.

Sama seperti Bunhar, Gunawan mengaku harus berhemat jika tak ingin terjebak paceklik di akhir bulan.

"Buruh ini kan kerja keras untuk keluarga. Mohon kiranya kepada pemerintah agar upah kami dinaikkan. Bukan untuk beli mobil, tapi untuk makan dan biaya sekolah anak kami," ucap Gunawan.

Naik Minimal 10 Persen.
Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan dinilai para pekerja swasta masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Apalagi belakangan ini harga berbagai kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terus merangkak naik.

Diketahui sejak tahun 2021 sampai 2022 ini besaran UMP Sumsel tidak mengalami kenaikan atau tetap sekitar Rp 3.144.446 perbulan.

"Dalam kondisi harga barang yang terus naik seperti ini, kami pekerja sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi sekarang bensin (BBM) naik tambah pusing kita," tuturnya Herlian salah satu buruh perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menurutnya gaji yang diterima setiap bulannya. Dinilai tidak mampu mencukupi biaya makan, keperluan anak sekolah dan kebutuhan lainnya.

"Mau gimana lagi, kalau tahun lalu gaji segini (Rp 3 juta) masih cukuplah untuk sebulan. Tetapi menjelang akhir tahun 2022 ini semua barang naik jangankan gaji untuk sebulan, paling lama 2 pekan uang gaji sudah habis terpakai," ucapnya.

Hal senada dikatakan, Husin bahwa untuk saat sekarang gaji UMP yang diterimanya setiap bulan dirasa tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan.

"Mungkin kalo posisinya masih single (bujangan) masih cukup gaji segini. Tetapi kalo udah punya keluarga seperti saya ini tentunya sangat kurang," tuturnya.

Maka dari itu, ia bersama buruh lainnya sangat mengharapkan gaji UMP Sumatera Selatan tahun 2023 mendatang naik dan disesuaikan dengan naiknya berbagai kebutuhan pokok.

"Dengan adanya kenaikan BBM dan barang lainnya, kami mengharapkan adanya penyesuaian upah UMP minimal naik 10 persen," pungkasnya.

Harapan yang Masuk Akal
Para pekerja atau buruh di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pun berharap ada kenaikan upah minimum tahun 2023. Harapan tersebut didasarkan pada kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya.

"Harapan kami orang di atas itu punya hati nurani, kita semua sudah tahu sendiri, harga BBM naik, kebutuhan pokok rata-rata naik, upah masa tidak naik juga," ujar Rinto, salah seorang buruh di Muratara, pada Tribun Sumsel, Sabtu (5/11).

Rinto yang sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit itu meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat terutama para buruh saat ini yang makin sulit.

Dia mengaku senang mendapat kabar dari pernyataan pejabat di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bahwa upah minimum 2023 akan naik, walaupun belum ada bocoran berapa besaran kenaikannya.

"Iya katanya mau naik, kami bersyukur alhamdulillah, kalau ditanya kepingin naik berapa ya maunya tinggi, tapi kan ada hitung-hitungannya, pihak-pihak berkompeten lah yang bisa menghitungnya, kami tidak paham, yang penting bagi kami naiknya masuk di akal," harapnya.

Pekerja lainnya, Iwan mengatakan, pemerintah sudah seharusnya menaikkan upah minimum tahun 2023, mengingat upah minimum 2022 tak ada kenaikan dari 2021 lalu. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

"Kita Muratara kan ikut UMP Sumsel, tahun 2022 sama dengan 2021, tidak ada kenaikan, harapan kita untuk 2023 ada kenaikan, tolonglah naikkan upah kami,, ekonomi kami semakin sulit," katanya.

Dia mengakui keuangan perusahaan turut terdampak akibat pandemi Covid-19, namun kondisi sulit itu juga sangat dirasakan masyarakat, terlebih pemerintah menaikkan harga BBM yang berbuntut pada kenaikan harga bahan-bahan pokok.

"Akibat pandemi ini memang semuanya terdampak, baik itu pemerintah, perusahaan, tapi yang merasakan betul kesulitan itu ya orang-orang seperti kami para pekerja atau buruh ini, tahu sendiri, BBM naik, bahan-bahan pokok juga ikut naik," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriyansyah mendorong adanya kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2023, walaupun nantinya kemungkinan besar akan kembali lagi mengacu pada UMP Sumsel. Artinya, UMP Sumsel 2023 diharapkan naik dari tahun 2022 ini.

"Harapan kami dengan adanya kenaikan UMK dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang banyak terdampak akibat pandemi Covid-19. Kalau ditanya besarannya, yang terpenting kenaikannya harus bisa memenuhi kebutuhan," katanya.

Efriyansyah meminta pemerintah mempertimbangkan harapan para buruh, mengingat kebutuhan pokok di pasaran saat ini terjadi kenaikan harga sebagian besar komoditas. Sehingga kenaikan upah diharapkan bisa kembali membangkitkan daya beli masyarakat.

"Kita berharap kesejahteraan para buruh bisa meningkat, karena tidak sedikit dari saudara-saudara kita para buruh yang mungkin mengalami pengurangan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19," katanya.

Dia mengapresiasi pemerintah yang memberi sinyal akan ada kenaikan upah minimum 2023, meskipun besaran peningkatannya masih dalam proses penghitungan.

Namun harus juga bisa dipahami, lanjut Efriyansyah, bahwa besaran kenaikan upah minimum mesti dapat mengakomodir kebutuhan buruh, sekaligus sesuai dengan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

"Intinya ada solusi terbaik untuk semua pihak, kita senang banyak perusahaan di Muratara, tetapi juga harus menyejahterakan para pekerjaannya, termasuk ada dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya," ujar Efriyansyah. (mad/ndo/cr14)

Baca berita lainnya langsung dari google news