Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo Bakal Tuntut Pemerintah Usai Terpaksa Hentikan Siaran Analog 'Rugi'

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo tampaknya tak menerima soal penghentian siaran analog.

Bahkan, Hary Tanoesoedibjo bakal menuntut pemerintah usai terpaksa menghentikan siaran analog.

Sejumlah alasan diungkap oleh Hary Tanoesoedibjomengapa ia tak setuju dengan kebijakan penghentian siaran analog ini.

Seperti diketahui, bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan pihaknya terpaksa menghentikan siaran analog karena permintaan Menkopolhukam Mahfud MD.

Analog Switch Off (AOS) itu dilakukan pada Jumat (4/11/2022) pukul 00.00 WIB.

"Mohon maaf kepada pemirsa RCTI, MNCTV, GTV dan iNews se-Jabodetabek, karena adanya permintaan oleh Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD untuk mematikan siaran analog di wilayah Jabodetabek, maka kami dengan SANGAT TERPAKSA mengikuti permintaan tersebut, meskipun masih tidak paham dengan landasan hukum yang dipakai," tulis Hary Tanoe dikutip dari akun Instagram resminya yang sudah terverifikasi, Jumat (4/11/2022).

Baca juga: Cara Mendapatkan (Set Top Box) STB Gratis dari Kominfo, Cek Penerima Bansos di dtks.kemensos.go.id

Baca juga: Cara Memasang Set Top Box (STB) Ke TV Analog/TV Tabung, Pilih STB yang Bersertifikat Kominfo

 Di siaran pers yang ia unggah, MNC Group menyatakan tidak ada surat tertulis yang diberikan kepada pihaknya mengenai penghentian siaran analog. 

Sehingga secara hukum tidak ada kewajiban bagi mereka melakukan AOS.

“MNC Group menyadari tindakan mematikan siaran dengan sistem analog ini sangat merugikan masyarakat Jabodetabek,” tulis pernyataan resmi MNC Group.

Kerugian itu diperkirakan berdampak pada 60 persen masyarakat di Jabodetabek tidak bisa lagi menikmati tayangan televisi.

Kecuali jika mereka membeli alat Set Top Box (STB), mengganti jadi tv digital, atau berlangganan tv parabola.

Alasan MNC Group enggan menghentikan siaran analog karena adanya kebijakan yang saling bertentangan.

Terutama jika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Dalam satu petitum di situ disebutkan, “Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarakan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”