Data Orang Kaya Terima Bantuan, RT dan RW di Prabumulih Siap-siap Diproses Hukum

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Pemerintah kota Prabumulih melalui RT, RW dan kelurahan desa terus melakukan pendataan warga tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Namun pendataan dilakukan tidak asal-asal namun Ketua RT dan RW diminta membuat pernyataan, dimana bila ternyata dari pendataan ada warga yang mampu atau orang kaya maka RT dan RW siap-siap berurusan dengan hukum.

"Kita buat pernyataan RT, nantinya kalau ada yang double atau ada orang kaya yang dapat maka RT bertanggung jawab mengembalikannya (uang-red)," ungkap Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM beberapa waktu lalu.

Untuk itu kata Ridho, RT harus lebih selektif lagi mendata warga dan jangan ada kesan orang kaya justru dapat bantuan untuk orang miskin.

"Andaikan dia (RT dan RW) memasukkan orang kaya, dia mengembalikan duit atau berhak kita adukan ke aparat penegak hukum," tegasnya menambahkan langkah tersebut  salah satu seleksi yang dilakukan agar penerima bantuan tepat sasaran.

Pada kesempatan itu Ridho mengaku penerima bantuan kompensasi kenaikan BBM merupakan warga yang tidak mampu dan belum menerima bantuan apapun dari pemetintah.

"Kita data  itu benar-benar orang yang tidak mampu, orang miskin yang belum dapat BLT, belum dapat PKH dan belum dapat sembako. Itu yang kita data jadi tidak boleh double dapatnya," kata orang nomor satu di kota Prabumulih itu.

Baca juga: Jadwal Porseniwada Prabumulih 2022, Berikut Empat Perlombaan yang Digelar, Dihadiri Gubernur

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno SE mendukung langkah pemerintah kota yang melakukan pendataan agar dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

"Supaya penerima bantuan ini memang orang yang berhak menerima," katanya.