Cara Bupati Muratara Perjuangkan Honorer K2 Diangkat Jadi PPPK Tanpa Tes

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni mengaku prihatin dengan tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dia terus memperjuangkan tenaga honorer K2 agar menjadi ASN, dalam hal ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita kepengen mereka (honorer K2) segera menjadi ASN melalui jalan yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada," kata Devi Suhartoni dalam cuitannya di medsos, lalu dilihat TribunSumsel.com, Minggu (2/10/2022).

Dia mengaku memperjuangkan honorer K2 bukan baru-baru ini saja, tetapi sejak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dijabat oleh mendiang Tjahjo Kumolo.

"Saya dulu pernah bersurat ke Pak Tjahjo Kumolo, sudah melakukan audiensi juga agar PPPK tahun 2022 ini mempertimbangkan dedikasi tenaga K2 yang notabennya sudah lama mengabdi," kata Devi.

Dia meminta kepada pemerintah pusat agar mengangkat langsung tenaga honorer K2 menjadi PPPK tanpa tes.

Kalau pun melalui tes, Devi berharap nilai pengabdian mereka menjadi bobot terbesar sebagai pertimbangan.

"Kita dari dulu minta langsung angkat tidak usah tes, atau tes tapi nilai pengabdiannya jadi bobot terbesar, agar mereka tidak kalah dengan yang muda-muda," ujarnya.

Devi mengatakan, melalui partai politik dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dirinya terus berusaha agar honorer K2 diangkat menjadi PPPK tanpa tes.

"Sudah dulu kita bersurat ke Pak Almarhum Tjahjo Kumolo, dan juga sekarang sama menteri baru, untuk pertimbangan dan semangat PPPK dari awal buat orang-orang yang lama mengabdi, terutama guru dan tenaga kesehatan," katanya.

Baca juga: Siap-siap, Polantas Muratara Bakal Razia Operasi Zebra Musi 2022, Ini Target dan Jadwalnya

Devi menambahkan, selain tenaga honorer K2, dia juga saat ini tengah memikirkan para anggota Satpol PP, dimana sekarang masih banyak berstatus tenaga kerja sukarela (TKS).

"Jadi pikiran saya juga adalah para Satpol PP Muratara. Saya akan perjuangkan juga agar mereka menjadi PPPK. Kenapa, karena sedikit sekali ASN di Satpol PP Muratara, mereka merupakan kewajiban sepanjang adanya pemerintahan ini," katanya.