Berita Muratara

Kepada Ditintelkam, AKBP Ferly Rosa Putra Jelaskan 4 Potensi Konflik di Muratara

Kapolres Muratara, AKBP Ferly Rosa Putra menjelaskan 4 potensi konflik yang menjadi perhatian di Kabupaten Muratara saat ini. 

TRIBUNSUMSEL.COM/RAHMAT
Tim dari Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) ke Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Jumat (30/9/2022). 

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah 


TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Tim dari Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) ke Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Jumat (30/9/2022). 

Kedatangan mereka dalam rangka asistensi potensi konflik di daerah ini. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muratara, Elvandary, CRMO mengklaim potensi konflik di wilayah ini sekarang sudah sangat berkurang, serta bisa dicegah dan ditangani lebih baik dari sebelumnya.

"Konflik saat ini banyak konflik horizontal antar masyarakat sendiri. Ada juga antara masyarakat dengan perusahaan. Kita berterima kasih kepada TNI Polri terhadap penanganan konflik baik yang sedang terjadi atau yang bakal akan terjadi," katanya. 

Elvandary juga mengapresiasi aparat terkait pendekatan kepada upaya terhadap masyarakat setiap permasalahan yang muncul yang diprediksi bakal akan menjadi konflik massa. 

"Kita saat ini terus berkoordinasi terkait aturan yang sudah ada dimana masih ada cela dan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan," ujarnya.

Kapolres Muratara, AKBP Ferly Rosa Putra mengatakan saat ini telah ada tim terpadu dalam penanggulangan konflik, baik kebijakan maupun langkah-langkah yang akan diambil.

"Ada langkah kemajuan dalam penanganan konflik saat ini. Setelah ada tim terpadu kita harapkan dapat menentukan kebijakkan atas penanganan konflik di wilayah Muratara," harapnya. 

Di hadapan tim dari Ditintelkam Polda Sumsel, Ferly memaparkan ada 4 potensi konflik yang menjadi perhatian di Kabupaten Muratara saat ini. 

Keempat konflik itu yakni permasalahan SPH (Surat Pengakuan Hutang) yang terjadi di Pemkab Muratara, sengketa lahan ulayat di Desa Remban, Kecamatan Rawas Ulu dengan PT Agro Muara Rupit.

Kemudian, permasalahan lahan antara masyarakat Desa Karang Dapo I dan PT Dendy Marker Indah Lestari, serta aktivitas penambangan emas ilegal di aliran sungai Muara Tiku di Desa Muara Tiku, Kecamatan Karang Jaya. 

Baca juga: Hari Tanpa Bayangan September 2022, Terjadi Hari Ini di Muratara, Penjelasan BMKG

Sementara itu, Kasubdit IV Ditintelkam Polda Sumsel, AKBP Hadi Wijaya mengatakan pihaknya sudah memberikan beberapa masukan dan strategi untuk menangani konflik yang ada. 

"Kita mengawasi dan mendorong stakeholder pemerintah terkait untuk saling bersinergi menyelesaikan permasalahan sehingga terwujudnya Sumsel zero konflik," harapnya. 

Untuk diketahui, tim dari Ditintelkam Polda Sumsel yang ke Kabupaten Muratara yakni Kasubdit IV AKBP Hadi Wijaya, Kasubdit V AKBP Alex Ramdan, Kasubdit II Kompol Afria Jaya, dan Kasat Intelkam Polda Sumsel, AKP Andi Haryadi.
 
 
 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved