Berita Nasional

SBY Tuding Pemilu 2024 Akan Ada Kecurangan, PDIP Bereaksi Minta Jangan Ada Jegal Menjegal

Tudingan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) selaku ketua majelis tinggi partai demokrat terkait pemilu 2024 terancam ada kecurangan

Editor: Moch Krisna
KOMPAS.COM/Sandro Gatra
Susilo Bambang Yudhoyono. 

TRIBUNSUMSEL.COM -- Tudingan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) selaku ketua majelis tinggi partai demokrat terkait pemilu 2024 terancam ada kecurangan.

Direspon oleh PDI Perjuangan (PDIP) lewat sekretaris jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

pihaknya tak pernah menghalangi atau menjegal para calon yang hendak maju di Pilpres 2024 seperti tuduhan SBY.

Sebaliknya, justru PDIP yang kerap berusaha dijegal.

Hasto menceritakan pengalaman terkait mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kader PD yang juga ipar SBY, Agus Hermanto, menyangkut hal tersebut.

Baca juga: Tabiat Roro Fitria Dibongkar Anak Andre Irawan, Sebut Uang Dipegang Nyai: Ayah Diem-diem Ngasih Duit

Hal itu disampaikan Hasto dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Minggu (18/9/2022), menanggapi pernyataan SBY dalam rapimnas PD beberapa waktu lalu.

SBY menyampaikan tuduhan bahwa dia mendengar dan mendapat informasi soal penjegalan di Pilpres 2024, bahwa pasangan calon hanya akan dibatasi menjadi dua saja.

Merespons itu, Hasto justru menceritakan kejadian di tahun 2009, saat SBY berkuasa dan menjabat sebagai presiden RI.

“2009 sebenarnya elite PDI Perjuangan dengan PPP, dengan Pak Suryadarma Ali, sebenarnya sudah merencanakan kerja sama, sehingga kami memenuhi syarat-syarat Presidential Threshold. Tetapi di putaran terakhir, ada penjegalan, sehingga pada akhirnya PDI Perjuangan bekerja sama dengan Gerindra,” ungkap Hasto.

Belajar dari kejadian itu, lanjut Hasto, maka pihaknya berkomitmen dan menegaskan semua pihak agar jangan ada upaya jegal-menjegal dengan cara demikian.
 
Namun, lanjut Hasto, jangan kemudian SBY seakan mencari-cari alasan dengan dalih hal itu.

Yang terjadi adalah sebuah parpol tak berhasil mengajak parpol lain untuk bekerja sama mengajukan calon, namun membungkusnya seakan-akan ada upaya penjegalan.

“Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari parpol, jangan kemudian dikatakan dijegal. Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon kemudian Pak AHY enggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Itu yang harus diluruskan,” ucap Hasto.

Hasto menyampaikan bagaimana PDIP pernah membuka diri untuk bekerja sama dengan PD menjelang periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Yakni bagaimana di tahun 2019 saat ada wacana Demokrat ingin bergabung dengan pemerintah, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak menolaknya.

Bahkan, itu sudah disampaikan langsung oleh elite Demokrat Agus Hermanto.

Baca juga: Sosok yang Jegal Anies Baswedan Untuk Jadi Capres 2024, Waketum Demokrat Sindir Ada Genderuwo

“Saya sampaikan sikap dari PDI Perjuangan tersebut. ‘Monggo sekiranya Pak Agus Hermanto kalau mau bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi’. Lalu diadakan lobi,” ujar Hasto.

“Pak SBY memainkan lobi ke Gerindra, ke tempat Pak Jokowi, kemudian tidak mengambil keputusan, tiba-tiba Pak SBY berpidato bahwa di dalam kerja sama itu tidak bisa bergabung karena salah satu ketum keberatan. Nah, itu langsung saya bantah,” imbuhnya.

Bahkan, lanjut dia, malam hari jelang pendaftaran ke KPU terkait capres-cawapres 2019, pihaknya mendapatkan info bahwa Demokrat akan bergabung.

Hasto pun langsung melakukan rapat dengan sekjen parpol lainnya.

“Saya tanyakan, ternyata semua enggak sependapat (menolak Demokrat,red). Karena kerjasama koalisinya sudah cukup menjamin stabilitas pemerintahan itu (tanpa Demokrat, red). Ada Golkar, PPP dan akhirnya penawaran terakhir itu kita tolak. Sebenarnya tidak gabungnya Demokrat bukan karena ada penjegalan tapi karena strategi yang salah,” kata Hasto.

Hasto menilai, bahwa tuduhan SBY soal jegal-menjegal itu merupakan bagian dari strategi playing victim (seakan-akan korban, red) yang dimainkan SBY sejak lama.

“Tapi strategi itu kan sudah kuno dan enggak perlu bicara skenario victim lah, naikan elektoral,” ujar Hasto.

Karena itu siapapun calonnya, boleh maju sebagai hak konstitusionalnya.

“Hanya saja rakyat ingin tahu prestasinya demikian juga calon lainnya,” pungkasnya. (*)

(*)

Berita ini sudah tayang di Tribunwow.com dengan judul Respons PDIP saat SBY Tuding Pemilu 2024 akan Ada Kecurangan: Ada Kekhawatiran, Harus Diluruskan.

Baca berita lainnya di Google News.

Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved