Berita Prabumulih

Ingin Proyek Strategis Maksimal, Dinas PUPR Prabumulih Minta Dampingi Jaksa

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Prabumulih meminta Pendampingan Proyek Strategis (PPS) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih.

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Kepala Dinas PUPR Pemkot Prabumulih Beni Akbari ST ketika diwawancarai di halaman gedung kejaksaan Prabumulih, Kamis (15/9/2022). 

Laporan wartawan Tribun Sumsel Edison Bastari


TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Untuk mendapatkan capaian pengerjaan proyek pembangunan maksimal, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Prabumulih meminta Pendampingan Proyek Strategis (PPS) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Prabumulih Beni Akbari ST ketika diwawancarai di halaman gedung kejaksaan Prabumulih, Kamis (15/9/2022).

"Jadi kita meminta pendampingan proyek strategis ke kejaksaan dengan tujuan agar proyek yang dikerjakan itu nantinya mendapatkan hasil maksimal," tegas Beni kepada wartawan.

Beni mengaku pendampingan itu juga ditujukan agar pengerjaan proyek dilakukan pihak ketiga sesuai dengan apa yang ditentukan di Rencana Anggaran Biaya (RAB).

"Ada 13 proyek kita ajukan minta pendampingan dan baru 7 kegiatan yang sudah ditandatangani bersama," katanya seraya mengatakan dinamakan proyek strategis karena merupakan program daerah dan untuk masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih, Roy Riyadi SH MH mengatakan kerjasama penandatanganan fakta integritas itu untuk mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan.

 "Tujuannya supaya pekerjaan itu tidak ada penyimpangan, ada 13 proyek dan baru 7 pendampingan. Ini proyek strategis salah satunya diterapkan pak wali,"
bebernya seraya mengatakan pendampingan ini bagian dari pencegahan.

Baca juga: Penimbun BBM Gigit Jari, Polisi dan Pengelola SPBU di Prabumulih Sepakati Ini

Roy mengatakan meski melakukan fakta integritas namun pihaknya tidak akan tinggal diam melakukan penindakan jika terjadi penyimpangan.

"Kalau ada penyimpangan kita cegah, sewaktu-waktu dalam perjalanan yang didampingi tidak mengikuti arahan maka akan kita cabut pendampingannya," katanya seraya mengatakan jaksa akan turun mengawasi proyek dikerjakan

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved