Berita Nasional
Reaksi Santai Mahfud MD saat Data Pribadi Dibocorkan Hacker Bjorka : Saya Tak Ingin Tahu
Mahfud MD menanggapinya dengan santai usai banyak yang memberitahukan jika data pribadi dibocorkan oleh Hacker Bjorka.
lihat foto
Mahfud pun menegaskan bahwa data pribadinya memang terbuka ke publik, sehingga tidak perlu untuk dibocorkan.
"Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan," pungkasnya.
Pengamat: Pemerintah Bingung Hadapi Bjorka, Tak Ada Standar Operasional Prosedur Atasi Bocornya Data
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Bjorka kini menjadi buah bibir di dunia jagat maya dalam beberapa hari terakhir, hingga membuat pemerintah terlihat bingung menghadapinya.
Hal ini setelah peretas atau hacker tersebut mengklaim telah membocorkan data-data seperti data kartu SIM, KPU, PLN, hingga dokumen para pejabat negara dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa informasi kebocoran sejumlah data di laman BreachForum adalah hoaks.
Meski demikian, Bjorka terus menebar ancaman dan menargetkan pembobolan data rahasia milik pemerintah Indonesia.
Pengamat Teknologi Informasi (IT), Heru Sutadi, mengatakan jika hal tersebut benar terjadi maka ini merupakan bukti keamanan siber instansi atau lembaga di Indonesia masih lemah.
“Yang perlu dipahami dari fenomena Bjorka ini, pertama, keamanan siber dan keamanan data kita lemah atau rapuh, karena kepedulian kita semua rendah serta keamanan siber dan keamanan data tidak dijalankan dengan baik dan benar,” ucap Heru saat dihubungi Tribunnews, Senin (12/9/2022).
“Termasuk misalnya tidak bisa menyelesaikan keamanan siber dan keamanan data dengan sekadar narasi. Bahkan bila Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan pun tidak serta merta siber kita aman dan data kita tidak bocor lagi,” sambungnya.
Heru menilai, di Indonesia tidak terlihat adanya kerja sama untuk membangun dan mengamankan ruang digital dan tata kelola data.
Padahal, kunci keamanan siber dan keamanan data adalah kolaborasi semua stakeholders mulai dari Pemerintah, penyelenggara sistem elektronik (PSE), akademisi, masyarakat termasuk media.
Namun, lanjut Heru, sering kali Pemerintah gagap ketika kasus kebocoran data menyeruak.
“Ini harusnya kan tidak boleh seperti itu. Harus ada standar operation procedure (SOP), dengan menginvestigasi semua informasi kebocoran data untuk memastikan apakah benar ada kebocoran data, data mana yang bocor, dampaknya apa serta mengetahui penyebab dan siapa yang bertanggung jawab,” ungkap Heru.
“Sehingga jangan tiap kebocoran kita bingung, yang akhirnya membuat masyarakat pasrah karena tidak bisa berbuat apa-apa,” pungkasnya.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Siti Nurjannah Wulandari/Bambang Ismoyo)
Baca berita lainnya di Google News
