Berita Muratara

Seluruh Anggota DPRD Muratara Ditantang 'Lepas Baju Partai', Turun Bersama Rakyat Tolak Kenaikan BBM

penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut digaungkan oleh semua struktur PKS mulai dari DPP, DPW sampai DPD di seluruh Indonesia.

Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Weni Wahyuny
Tribun Sumsel / Rahmat Aizullah
Bertebaran spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM oleh DPD PKS Kabupaten Muratara di Jalan Lintas Sumatera, Minggu (11/9/2022). Anggota DPRD Muratara ditantang untuk lepas baju parta dan turun ke jalan demo BBM 

Laporan Wartawan TribunSumsel.com, Rahmat Aizullah

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ditantang melepas baju partai mereka dan turun bersama rakyat menyatakan penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ajakan itu disampaikan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Muratara, Hermansyah Samsiar saat melakukan gerakan empati berupa aksi flashmob di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Sabtu (10/9/2022) kemarin.

"Kita mengajak teman-teman (DPRD Muratara) lainnya, lepas baju partai politik kita, dan mari kita bersama masyarakat, menyatakan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, karena menyengsarakan rakyat," kata Hermansyah Samsiar dalam pernyataannya yang diposting akun Facebook resmi milik PKS Muratara, dikutip TribunSumsel.com, Minggu (11/9/2022).

Hermansyah Samsiar mengatakan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut digaungkan oleh semua struktur PKS mulai dari DPP, DPW sampai DPD di seluruh Indonesia.

"PKS Muratara sengat tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena menyengsarakan rakyat kecil. Apalagi ada instruksi dari Presiden PKS, kami melakukan gerakan empati, flashmob, dalam rangka mendukung itu," katanya.

Hermansyah Samsiar menyebut pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi dalam kondisi perekonomian masyarakat saat ini karena sangat menyengsarakan rakyat.

Dijelaskannya, alasan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite karena dipicu naiknya harga minyak dunia.

Akibatnya, beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah Indonesia pun mengalami kenaikan dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.

Menurut Hermansyah Samsiar, harga minyak dunia turun hingga USD 80 per barelnya.

Sementara besaran asumsi makro harga ICP alias harga patokan minyak mentah di Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2022 sebesar USD 100 per barel.

Dengan begitu, kata dia, alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi tidak relevan dan sulit dinalar logika masyarakat.

"Kita paham betul minyak dunia turun, bahkan hampir USD 80 per barel, tetapi asumsi yang ada di APBN itu USD 100 per barel, jadi secara logika tidak tepat kalau minyak itu dinaikkan, tidak pantas dan menyengsarakan rakyat," tegasnya.

Baca berita lainnya di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved