Berita Prabumulih

Lakukan Sidak, Dewan Temukan Proyek Drainase di Prabumulih Tak Sesuai RAB

DPRD Prabumulih melakukan sidak pembangunan drainase Jalan Padat Karya kota Prabumulih, Kamis (8/9/2022). Ini hasilnya.

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Kolase Tribunsumsel.com. Komisi III DPRD Prabumulih sidak proyek drainase temukan banyak item tak sesuai RAB dan Anggota DPRD Prabumulih Hendriansyah ketika turun ke dalam drainase melihat dinding drainase tak di semen, Kamis (8/9/2022). 

Laporan wartawan Tribun Sumsel Edison Bastari


TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Komisi III DPRD kota Prabumulih melakukan inspeksi mendadak (Sidak) meninjau pembangunan drainase Jalan Padat Karya kota Prabumulih, Kamis (8/9/2022).

Hasilnya, dewan menemukan pembangunan drainase ada beberapa item tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditentukan.

Pertama dewan menemukan besi yang dipakai untuk cor tutup drainase menggunakan besi ukuran 10 mm padahal semestinya besi 12 mm dan adukan coran lebih banyak pasir padahal harus banyak koral split.

Temuan kedua, di bagian dinding drainase tidak di semen atau tidak di plester dan yang diplester hanya di bagian yang ada lubang untuk melihat. Sedangkan di bagian dalam atau yang telah tertutup coran semen tidak di plester semen.

Bahkan anggota dewan Hendriansyah turun ke drainase untuk memastikan namun didapati dinding drainase tidak diplester semen padahal semestinya harus di plester.

"Kita melakukan sidak pembangunan drainase di jalan padat karya, kita temukan di bagian kiri kanan dan lantai drainase hanya yang terlihat saja disemen sementara dibawah balok coran tidak disemen atau di plester," ungkap Ketua Komisi III DPRD Prabumulih, Purwaka didampingi dewan lainnya Hartono Hamid, Reza Ariansyah, H Zainudin dan Hendriansyah.

Purwaka mengatakan, pihaknya sangat kecewa mendapati besi dipakai membangun drainase ada yang ukuran 10 mm dan 12 mm dikhawatirkan ketika ada kendaraan jenis truk tak sengaja melintas tentu akan membuat balok drainase patah atau rusak.

"Dari sini kami sangat menyayangkan baik terhadap pengawas maupun PPTK karena tidak memberikan teguran, kalau sudah seperti ini jika kita keras mau minta bongkar maka mau apa dia, ini sangat disayangkan sekali," bebernya.

Atas temuan itu, Purwaka mengatakan pihaknya meminta dinas PUPR agar menyampaikan ke pihaknya apapun yang dikerjakan, lalu harus diawasi dan apabila sudah selesai ditemukan dewan tidak ditindak lanjuti maka akan dibawa ke ranah hukum.

"Jika sudah kita ingatkan tapi masih tidak ditindaklanjuti maka kita akan bawa ke paripurna dan ke jalur hukum, kalau sudah demikian kan kasian PPTK, pengawas dan pemborong untuk itu harus ditindaklanjuti," tegasnya seraya pihaknya menegur pengawas untuk bekerja sesuai tupoksi.

Reza Ariansyah menambahkan, pihaknya meminta pihak ketiga membongkar hasil temuan mereka dimana semestinya besi 12 mm namun kenyataan terpasang ukuran 10 dan menyemen dinding serta lantai drainase.

"Ini kan masih dalam pengerjaan jadi bisa diperbaiki, tapi jika sudah diingatkan namun tidak diperbaiki maka jangan salahkan kami jika nantinya kami sampaikan ke penegak hukum," tegasnya.

Ditambahkan Zainudin jika pihaknya tidak turun dan pengawasan kurang maka pengerjaan proyek pembangunan drainase dipastikan tidak sesuai ketentuan.

"Kalau tidak diawasi maka pasti tidak maksimal, masa tadi ditemukan di coran penutup drainase tidak menggunakan batu split, itu menyalahi," tambahnya.

Baca juga: 3 Pemuda Ditangkap Kasus Asusila di Prabumulih, Korban Dicekoki Miras Dipaksa Berbuat tak Senonoh

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemkot Prabumulih, H Beni Akbari ST melalui Kabid Bina Marga, Efan mengakui pihaknya dalam melakukan pengawasan mendapati hal serupa dilakukan pihak ketiga dan telah diingatkan namun ternyata masih dilakukan.

"Kita sudah ingatkan agar memperbaiki namun ternyata masih, nanti akan kita ingatkan lagi untuk dibongkar dan diperbaiki sehingga sesuai dengan RAB," ungkapnya.

Efan mengakui saat ini proyek tersebut masih dalam pengerjaan dan nantinya tentu akan ada pengawasan serta perhitungan volume

"Pemerintah tentu akan membayar sesuai volume dikerjakan oleh pihak ketiga," tambahnya seraya mengatakan pihaknya aman tegas menegur pihak ketiga.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved