Mahfud MD Akui Ferdy Sambo Hambati Penyelidikan Secara Struktural: Seperti Sub Mabes Sangat Berkuasa

TRIBUNSUMSEL.COM-Hingga saat ini kasus pembunuhan Brigadir J masih diperbincangkan.

Karena walaupun sudah ditetapkan jadi tersangka, kekuasaan Ferdy Sambo masih kuat.

Pakar hukum menilai kalau Ferdy Sambo seperti Kapolri Bayangan.

Mahfud MD pun buka suara mengenai sosok Ferdy Sambo yang dianggap punya kerajaan sendiri,dilansir Youtube KompasTV.

"Yang jelas ada hambatan hambatan di dalam secara struktural," katanya, Sabtu(20/8/2022).

"Karena ini tak bisa dipungkiri ada kelompok Sambo Sendiri, ini," jelasnya.

Dikatakannya kalau Polri seperti ada kerjaan sendiri.

"Ini seperti menjadi kerjaan Polri sendiri di dalamnya, seperti Sub mabes yang sangat berkuasa," jelasnya.

Kini publik menunggu bagaimana nasib kedepannya dari Ferdy Sambo.

Heboh Konsorsium Judi 303 Kaisar Sambo, Kapolri : Direktur, Kapolda,Kapolri Copot, Tak Ada Toleransi

Kapolri Listyo Sigit dipastikan akan menindak tegas bawahan terlibat dengan perjudian.

Hal ini buntut dari beredarnya informasi di media sosial menyatakan Irjen Ferdy Sambo memiliki Konsorsium 303 yang terkait perjudian online.

Konsorsium 303 itu dipimpin oleh Ferdy Sambo yang disebut sebagai Kaisar Sambo.

Di dalamnya juga ada sejumlah personel polisi lainnya.

Melansir dari kompas.com, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa pelanggaran tindak pidana seperti perjudian, baik konvensional maupun online, harus ditindak tegas.

Bahkan, Sigit mengancam akan mencopot kapolres, direktur, hingga kapolda yang kedapatan masih ada praktik judi di wilayahnya.

"Saya tidak memberikan toleransi. Kalau masih ada kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu kapolres, apakah itu direktur, apakah itu kapolda, saya copot," ujar Sigit dalam keterangannya, Kamis (18/8/2022).

"Demikian juga di Mabes (Polri). Tolong untuk diperhatikan, akan saya copot juga," sambungnya.

Tidak hanya judi, Sigit menegaskan kepada semua jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Misalnya, peredaran narkoba, pungutan liar (pungli), pertambangan ilegal, serta penyalahgunaan BBM dan elpiji.

"Sikap arogan hingga adanya keberpihakan anggota (polisi) dalam menangani permasalahan hukum di masyarakat (juga harus ditindak)," tutur Sigit.

Sigit pun meminta kepada seluruh jajaran untuk memiliki komitmen yang sejalan terkait dengan hal tersebut.

Menurut dia, hal itu dilakukan demi menjaga marwah institusi Polri untuk menjadi lebih baik dan meraih kembali kepercayaan publik ke depannya. "Sekali lagi saya tanya kepada rekan-rekan. Yang tidak sanggup angkat tangan.

Baik, kalau tidak ada berarti kalian semua, rekan-rekan semua, masih cinta institusi dan saya minta kembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, kepada institusi, sesegera mungkin," imbuhnya.