Ganjar Pranowo Disebut Makin Ditekan, Hasto Kristiyanto Larang Kader PDIP Keluar Kota Untuk Kampanye

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Polemik panas masih terus terjadi di PDIP jelang Pilpres yang rencananya bakal digelar pada tahun 2024 mendatang.

Yang terbaru, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo semakin tertekan.

Pasalnya kini Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan setiap kader dilarang kampanye untuk perorangan, apalagi sampai keluar kota.

Pernyataan tersebutpun disebut ditujukan langsung untuk Ganjar Pranowo.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai larangan itu spesifik ditujukan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sebab menurutnya, di PDIP hanya Ganjar dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mempunyai keinginan maju dalam Pilpres 2024.

"Ya kelihatannya larangan itu ya berlaku spesifik kepada Ganjar walaupun memang larangan tersebut untuk semua kader yah. Tapi kelihatannya di PDIP itu kan yang punya keinginan untuk mencapreskan diri itu kan ya Ganjar dengan Puan," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Jumat (22/7/2022).

Kendati demikian, Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu berharap PDIP konsisten membuat larangan serupa.

Sebab, kata dia, pada 2020 silam partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga membuat surat larangan berbicara soal pencapresan bagi kepala daerah.

"Tetapi saya melihat PDIP Konsisten dari dulu yah. Dari tahun 2020 lah kalau enggak salah, itu PDIP membuat surat kepada seluruh kadernya larangan untuk berbicara terkait dengan pencapresan," ujarnya.

Sementara tahun ini, Ujang beranggapan bahwa larangan agar tak berkampanye perorangan dan keluar kota justru lebih spesifik lagi.

"Nah ini saat ini aturan itu kelihatannya lebih dikhususkan, dispesifik lagi agar tidak berkampanye yang sifatnya perorangan juga keluar kota itu," ucapnya.

"Ya saya sih melihatnya ini arahnya kepada Ganjar karena hanya Ganjar yang punya keinginan untuk bisa menjadi capres atau cawapres lah kira-kira seperti itu," sambung Ujang.

Namun Ujang meminta agar semua pihak menghormati keputusan internal PDIP soal larangan tersebut.

Sebab PDIP memiliki mekanisme tersendiri soal keputusan pencapresan 2024 mendatang.

"Bagaimanapun pihak luar tidak bisa cawe-cawe atau ikut campur terkait dengan keputusan itu karena bagaimanapun PDIP pasti punya mekanisme, punya cara terkait dengan persoalan pencapresan. Nah arah kelihatan keputusan tersebut kelihatannya tertuju pada Ganjar. Saya melihatnya seperti itu," ungkap Ujang.

Baca juga: Puan Maharani Disebut Bakal Menjadi Capres PDIP di Pilpres 2024 Berdasarkan Pernyataan Hasto

Baca juga: Anies Baswedan Kembali Diserang Haters Gembong PDIP Gegara Jakarta Banjir : Gagah Tapi Lemah

Penjelasan Hasto Sebelumnya

Kemarin, Hasto Kristiyanto mengungkapkan dirinya pernah memberi teguran tertulis kepada kepala daerah dari PDIP karena sering berkunjung ke DKI Jakarta.

Padahal, kata Hasto, PDIP memiliki mekanisme sendiri soal penugasan kader setiap berkunjung ke daerah di luar wilayah pemilihannya.

Apalagi, partai mendorong adanya kerja sama antar kader partai secara horizontal dan vertikal.

Secara horizontal itu misalnya ada kepala daerah dari satu kabupaten mengundang kepala daerah dari kabupaten yang lain atau dari provinsi yang lain.

Hasto menjelaskan, kader partai harus mengantongi surat penugasan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) atau undangan dari kepala daerah yang akan dikunjunginya.

"Kalau sebagai kader partai untuk bertemu dengan struktur partai itu kan melalui penegasan atau melalui undangan," kata Hasto dalam konferensi pers secara daring, Kamis (21/7/2022).

Hasto, menyebut pengaturan mekanisme itu dibuat lantaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menginstruksikan seluruh kader harus melakukan soft campaign.

Selain itu, PDIP juga memberikan sejumlah batasan yang harus dilaksanakan kadernya terkait penugasan di luar wilayah kekuasaannya.

"Batasan yang diberikan PDI Perjuangan adalah bagi kepala daerah yang akan menjalankan tugasnya tentu saja skala prioritas harus ditempatkan di wilayah yang dipimpinnya, kita tidak ingin seorang kepala daerah tidak mengakar dan tidak membangun legasi di wilayahnya," ucapnya.

"Kami pernah mengkritik dengan memberikan teguran tertulis kepada kepala daerah yang terlalu sering ke Jakarta. Karena ketika menjadi kepala daerah ya tugasnya membangun kemajuan daerahnya. Jadi setiap kader partai harus konsentrasi dengan tugas di wilayahnya," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com