Update Kasus Bawaslu Muratara, JPU Limpahkan ke Pengadilan, Total 8 Tersangka

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Eko Hepronis

TRIBUNSUMSEL.COM, LUBUKLINGGAU -- Kasus dugaan kasus korupsi Bawaslu Muratara terus bergulir.

Terbaru, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lubuklinggau melimpahkan berkas perkara dugaan kasus korupsi dana hibah pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muratara tahun anggaran 2019-2020 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubuklinggau, Willy Ade Chaidir melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Yuriza Antoni, didampingi Kasubsi Penuntutan dan Uheksi, Agrin Nico Reval menyampaikan pelimpahan berkas perkara kasus bawaslu Muratara  setelah JPU merampungkan semua berkas penyidikan.

"Hari ini kita telah melimpahkan berkas perkara Bawaslu berikut dakwaan ke Pengadilan Tipikor Palembang," Kata Agrin pada Tribunsumsel.com, Kamis (16/6/2022).

Dalam kasus ini, delapan orang ditetapkan tersangka yakni Munawir Ketua Komisioner Bawaslu Muratara, M Ali Asek anggota Bawaslu Muratara, Paulina anggota Bawaslu Muratara, SZ Bendahara Bawaslu Muratara, dan Kukuh Reksa Prabu Staf Bawaslu Muratara.

Kemudian, Tirta Arisandi, Hendrik dan Aceng Sudrajat, ketiganya saat itu merupakan Kordinator sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten Muratara.

"Khusus untuk Aceng Sudrajat belum tertangkap, tapi meski belum tertangkap berkasnya tetap kita limpahkan (in absensia)," ujarnya

Saat ini para tersangka, masih dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lubuklinggau dan secara hukum mulai menjadi wewenang dari Pengadilan Tipikor Palembang.

"Sekarang kita masih menunggu diterbitkannya penetapan penunjukan majelis hakim, dan waktu penetapan kapan waktu sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan," ungkapnya.

Dalam kasus ini kedelapan tersangka di dakwa dengan pidana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999.

Tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Modus Dugaan Korupsi Bawaslu Muratara

Diketahui sebelumnya, modus para tersangka dalam dugaan kasus dana hibah pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muratara tahun anggaran 2019-2020 ini para tersangka menggunakan anggaran hibah tersebut tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.

"Mereka ini melakukan pembuatan laporan pertanggung jawaban tidak sesuai dengan nominal anggaran yang mereka bayarkan," ungkap Yuriza waktu itu.

Kemudian laporan pertanggung jawaban anggaran sebesar Rp 9,2 Miliar itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sumsel.

Kemudian perkara ini dilaporkan masyarakat ke Kejari Lubuklinggau untuk ditindak lanjuti, setelah dilakukan pemanggilan sejumlah saksi akhirnya perkara dari penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan.

Setelah naik tingkat penyidikan dan pemanggilan para saksi, perkara ini pun  dilakukan ekspos ke BPKP Perwakilan Sumsel, sebagai tindak lanjutnya BPKP perwakilan Sumsel pun melakukan pemeriksaan kepada para saksi Bawaslu.

Hasilnya berdasarkan hitungan hasil audit BPKP Sumsel ditemukan kerugian negara dalam penyimpangan dana hibah Bawaslu Kabupaten Muratara tahun anggaran 2019-2020 sebesar Rp. 2,514 Miliar.

"Salah satunya yang paling viral kemarin adalah dana publikasi media, setiap pemberitaan media yang terbit terkait kegiatan Bawaslu di buat SPJ oleh mereka (Bawaslu) seolah -olah dicairkan," ujarnya. 

Baca juga: Sempat Dikunjungi Abdul Qadir Hasan Baraja, Ini Aktivitas Khilafatul Muslimin di Lubuklinggau

Namun, pada fakta di lapangan dana yang mereka cairkan tersebut tidak pernah diberikan kepada media yang bersangkutan, bahkan beberapa media yang bersangkutan seperti Tribunsumsel.Com pun tidak mengetahui adanya pembayaran tersebut.

"Intinya mereka buat SPJ sendiri uangnya mereka ambil, dalam laporannya uang itu telah mereka (Bawaslu) bayarkan, kemarin beberapa media sudah kita minta klarifikasinya dan menyatakan memang benar tidak ada pencairan," ungkapnya.