15 Juni Presiden Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet? Siapa Menteri yang Bakal Diganti dan Masuk
"Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," kata Pratikno ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM -- Berhembus kabar jika presiden Jokowi akan kembali melakukan reshuffle kabinet.
Adapun tanggal 15 juni mendatang beberapa menteri akan diganti.
Isu tersebut ditanggapi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahuinya.
"Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," kata Pratikno ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Eks Rektor UGM itu mengaku belum menerima informasi apa pun terkait reshuffle yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat.
Kendati demikian, Pratikno sempat menyampaikan berbagai pertimbangan Jokowi jika hendak melakukan reshuffle.
"Banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis. Kita harus sangat responsif. Pandemi kita juga harus antisipatif. Jadi kita fokus kerja," ucap dia.
Baca juga: Nikita Mirzani Ngaku Sakit Jelang Tanding Tinju, Timbul Kecurigaan Aneh Warganet Pada Nyai
Namun, Pratikno tak membeberkan siapa menteri yang berpotensi diganti atau sosok yang akan menggantikan, termasuk soal Menteri Perdagangan M Lutfi yang disinyalir bakal terkena perombakan.
"Nanti saja," tandas Pratikno.
Ketika itu Presiden menyinggung sejumlah kementerian yang kurang menyerap produk-produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa.
Presiden mengancam akan mereshuffle menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Resuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, (25/3/2022).
Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.
Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.
"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah, kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). setuju? Setuju nya gak semangat? kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan, jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.
