Berita Nasional
Sudah Tak Sabar, Jokowi Diminta Segera Panggil Ketua KPK Firli Bahuri Terkait Pencarian Harun Masiku
Sudah 850 hari lebih mantan calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku tak kunjung ditemukan.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Nama Harun Masiku terus menjadi perbincangan publik.
Hal tersebut tak lepas karena hingga kini Harun Masiku belum juga ditangkap.
KPK kinipun terus menjadi sorotan.
Diketahui, sudah 850 hari lebih mantan calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku tak kunjung ditemukan.
Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketua KPK Firli Bahuri.
"Katakan sekarang KPK di bawah presiden, presiden tinggal panggil aja, eh Firli, itu mana kok belum ketemu-ketemu, ngapain aja kamu kerjanya, tinggal ngomong gitu kan," kata Saut dalam keterangannya, Jumat (27/5/2022).
"Kan kalau dulu belom boleh karena [KPK] enggak di bawah presiden UU-nya, kan sekarang di bawah dia [presiden]," sambungnya.
Lebih lanjut, Saut mengatakan, di zaman teknologi mumpuni seperti sekarang ini, Harun Masiku mestinya dapat terdeteksi dengan mudah.
"Kalau mereka sekarang dengan teknologi kan enggak susah mencari orang itu. Yang lebih sulit dari dia bisa dicari kok," katanya.
Saut membeberkan dalih KPK sulit menangkap Harun yang notabene telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2019-2024 sejak Januari 2020 silam.
"Penyebabnya adalah memang kita enggak bisa mendefinisikan sebenarnya koruptor ini musuh negara atau enggak," beber Saut.
"Koruptor ini musuh negara, jangan dibalik, bukan politik musuh negara. Musuh negara itu koruptor, itu yang menyebabkan kemiskinan. Menurut saya mereka mendefinisikannya salah sehingga dianggapnya seperti biasa-biasa. Ya, kemudian enggak berbuat apa-apa," tambahnya.
Saut pun menjawab perihal keterkaitan elite partai politik dalam kasus ini yang membuat Harun Masiku tak kunjung diproses hukum.
Ia menyatakan penegakan hukum di KPK tidak melihat partai politik setiap tersangka.
Jika ada kecurigaan politisasi penanganan kasus, menurut dia, itu hanya perbuatan oknum-oknum yang memang mempunyai kewenangan di internal saja.
