Mardani Ali Sera Protes Keras Usai TNI Aktif Ditunjuk Sebagai Pj Bupati Seram Barat

TRIBUNSUMSEL.COM - Ajang pemilihan umum (pemilu) baru akan digelar pada tahun 2024 mendatang.

Namun, sejumlah jabatan kepala daerah sudah berakhir masa jabatannya.

Tak boleh ada kekosongan, jabatan kepala daerah ini harus penjabat.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengkritik soal penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen TNI Andi Chandra yang menjabat sebagai Penjabat Bupati Seram Barat, Maluku.

"Ini catatan besar. Keputusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Pemerintah perlu memberi penjelasan," kata Mardani dalam pesan yang diterima, Selasa (24/5/2022).

Diketahui, keputusan MK melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj kepala daerah, kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

"Publik, media dan legislatif perlu bersama mengawasi pelaksanaan keputusan MK. Bisa digugat," tambahnya.

Lebih lanjut, Legislator PKS itu mengatakan bahwa pemerintah hingga saat ini belum membuat aturan turunan sebagaimana yg diminta MK.

"Aturannya jelas Penjabat itu Pimpinan Tingkat Madya dan Pratama," pungkas dia.

Baca juga: Projo Belum Tentu Dukung Ganjar di Pilpres 2024 Meski Jokowi Sudah Beri Kode

Baca juga: Politikus PPP Yakin Jokowi Tak Dukung Ganjar di Pilpres 2024, Multitafsir

Sebelumnya, Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah (Sulteng), Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin, akan dilantik menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Andi menggantikan Timotius Akerina yang telah berakhir masa jabatan.

Pengangkatan Andi Candra sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor: 113.81-1164 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Selain Andi tiga penjabat bupati lainnya yang telah ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Pj daerah yakni Bodewin Wattimena sebagai penjabat Wali Kota Ambon, Djalaludin Salampessy sebagai penjabat Bupati Buru, dan Daniel E. Indey sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Komisi II DPR Kritik Penunjukan TNI Aktif Jadi Pj Bupati Seram Barat.