Lantik CPNS dan PPPK, Bupati Askolani: Jangan Setelah Dilantik Jadi Malas

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN- CPNS dan PPPK yang beberapa waktu lalu mengikuti tes, dilantik langsung Bupati Banyuasin H Askolani Jasi di Graha Sedulang Setudung, Selasa (24/5/2022).

Dengan mengenakan baju putih, celana atau rok hitam dipadukan dengan dasi merah serta kerudung merah bagi perempuan, sejak pagi para CPNS dan PPPK ini sudah bersiap untuk dilantik.

Untuk CPNS yang dilantik sebanyak 188 orang dan 500 lebih PPPK. Pelantikan untuk PPPK sebanyak 500 orang lebih ini, merupakan gelombang pertama baik guru dan non guru.

Gelombang kedua, dalam waktu dekat akan kembali dilaksanakan pelantikan sekitar 500 orang lebih PPPK.

Bupati Banyuasin H Askolani mengungkapkan, seluruh CPNS dan PPPK guru dan non guru yang sudah dilantikan untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Ia berharap PPPK dan CPNS jangan sampai setelah dilantik, malah menjadi malas untuk melaksanakan tugas.

"Sebelumnya rajin, namun setelah diterima CPNS dan PPPK, malah jadi malas melaksanakan tugas. Itu jangan sampai terjadi," ungkap orang nomor satu di Banyuasin ini.

Selain itu, menjadi CPNS dan PPPK, sudah menjadi pilihan sendiri. Sehingga, harus tahu resikonya yang akan dihadapi. Karena, CPNS dan juga PPPK sudah ada aturan dari jam negara yang harus diikuti.

Terlebih dalam pengabdian diri terhadap negara, semisal jam kerja yang sudah ada aturan. Jangan sampai, melanggar ketentuan yang berlaku.

"Sebetulnya untuk CPNS dan PPPK itu, sama saja. Beda penyebutannya saja, tetapi inti dari kedua ini sama dan memiliki hak yang sama semisal dalam menerima gaji," katanya.

Dalam pelantikan CPNS dan juga PPPK dengan total 1.100 lebih ini, Pemkab Banyuasin setidaknya harus menyiapkan anggaran lebih kurang Rp 8 miliar sampai Rp 9 miliar.

Baca juga: Pemkab Banyuasin Wajibkan Peternak Izin Sebelum Jual Ternak Lintas Kecamatan

"Ini menjadi tanggung jawab Pemkab Banyuasin untuk memenuhi gaji dari CPNS dan PPPK yang baru dilantik," tambahnya

Sehingga Bupati mengharapkan kepada CPNS dan PPPK yang dilantik dapat bekerja maksimal.

Sehingga, keuangan daerah yang dikeluarkan untuk membayar gaji dari para CPNS dan PPPK yang dilantik ini tidak sia-sia.