Demo Buruh di DPRD Sumsel
Temui Massa Demo Buruh di DPRD Sumsel, Anggota Dewan Janji Siap Kawal Tuntutan Buruh
DPRD Provinsi Sumsel siap mengkawal tuntutan buruh yang pagi tadi telah menyuarakan aspirasinya di depan Gedung DPRD Sumsel, Sabtu (14/5/2022).
Penulis: Rachmad Kurniawan | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel siap mengkawal tuntutan buruh yang pagi tadi telah menyuarakan aspirasinya di depan kantor DPRD Sumsel, Sabtu (14/5/2022).
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan, pihaknya terus mengkawal tuntutan buruh ke Pemerintah pusat dan daerah.
"Kami siap menanyakan terkait tuntutan buruh yang tadi disampaikan terutama soal kenaikan upah buruh di Sumsel, " ujar Syaiful di hadapan buruh.
Beberapa tuntutan buruh di Sumsel yang disuarakan telah disampaikan DPRD Provinsi Sumsel ke Pemerintah Pusat.
"Beberapa waktu lalu saya sendiri bersama perwakilan buruh telah menyampaikan aspirasi kawan-kawan buruh. Tetap kami kawal tuntutan buruh, " katanya.
Tidak hanya buruh, kesejahteraan kehidupan kaum guru honor juga diperjuangkan.
"Alhamdulilah tahun lalu dan tahun ini Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengalokasikan dana untuk guru honor di Sumatera Selatan, " katanya.
Aksi unjuk rasa buruh Sumsel dibubarkan sekitar pukul 12:00 WIB dan aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan arus lalin menuju Jl Pom IX telah kembali lancar.
Baca juga: Belanja di JM Group Hadiah Motor dan Smartphone, Ini Caranya Ikut Program Booster
Sebelumnya, ratusan buruh se- Sumatera Selatan yang tergabung dalam sejumlah serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumsel memperingati May Day, Sabtu (14/5/2022).
Terpantau di lokasi buruh yang dipimpin oleh korlap menyuarakan sejumlah tuntutan untuk keberlangsungan kehidupan buruh.
Arus lalin menuju Jl Pom IX pun sedikit tersendat karena adanya penyempitan jalan karena buruh yang memadati separuh jalur. Sehingga anggota kepolisian ikut turun untuk mengatur lalu lintaslintas.
Koordinator lapangan aksi buruh, Ramlianto mengatakan pihaknya membawa 18 tuntutan yang ingin disuarakan kepada Pemerintah dan DPRD Sumsel.
"Salah satunya kami menolak penerapan UU Omnibus Law yang dinilai belum bisa mensejahterakan kaum buruh. Kehidupan buruh tidak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Dimana harga bahan pokok naik sedangkan upah kami tidak ada kenaikan sejak tahun lalu, " ungkap Ramlianto disela-sela aksi unjuk rasa.
Menurut dia, kehidupan buruh di Sumsel masih sangat memprihatinkan, dimana kenaikan upah belum terlaksana sedangkan harga pokok terus naik.
"Makanya kami minta batalkan UU Omnibus Law, agar kehidupan buruh bisa sejahtera, " katanya.
