Berita Nasional
Anies Baswedan Dapat SP1, Janji Politik 2017 Ditagih, Begini Reaksinya, KOPAJA: Kalau Tidak DO
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan kritikan dari warganya. Dirinya diberi Surat Peringatan 1 (SP1) yang berisi 9 permasalahan krusial
TRIBUNSUMSEL.COM -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan kritikan dari warganya.
Dirinya diberi Surat Peringatan 1 (SP1) yang berisi 9 permasalahan krusial.
Adalah Koalisi Kopaja atau Perjuangan Warga Jakarta yang menyerahkan SP1 tersebut di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara terkait hal itu.
"Kami terima kasih dari teman-teman dari LBH, dari Kopaja semua yang memberikan saran maupun kritik yang konstruktif," ucap pria yang karib disapa Ariza di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022) malam.
"Kami transparan, sangat demokratis, semua kita susun program-program mulai dari musrenbang tingkat terbawah hingga Provinsi," ungkap dia.
Pemprov DKI Jakarta, kata Ariza, selalu berdiskusi dengan anggota DPRD untuk membahas program kerja. Sehingga, dapat langsung dikerjakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Politikus partai Gerindra ini meminta agar semua pihak bersabar dengan program yang kini sedang terlaksana.
"Tidak ada yang instan tidak ada yang simsalabim, semua melalui proses sesuai dengan RPJMD, sesuai dengan tahapan perencanaan hingga penganggaran bahkan hingga eksekusi penangananya," paparnya.
Kendati demikian, pihaknya selalu siap untuk menampung aspirasi warga dan akan menjawab tetapi mempertimbangkan untuk dilaksanakan.
Anggota KOPAJA dari LBH Jakarta, Jenny Silvia mengatakan surat tersebut berisi tuntutan penuntasan 9 permasalahan krusial di DKI Jakarta dalam 6 bulan terakhir masa kepemimpinan Anies yang akan berakhir pada Oktober 2022.
"Beberapa di antara permasalahan krusial tersebut juga merupakan janji politiknya saat terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam," ucap Jenny di Pendopo Balai Kota Jakarta, Jumat (22/4/2022).
Pantauan Wartakotalive.com, perwakilan komunitas tersebut datang sekitar pukul 10.15 WIB.
Komunitas tersebut membawa poster bertuliskan "Tolak Penggusuran Paksa" , "Penataan Kampung Kota Masih Belum Partisipatif", dan "Sulitnya Memiliki Tempat Tinggal di Jakarta".
Perwakilan koalisi tersebut satu per satu membacakan isi surat tuntutan yakni diantaranya buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN), sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, ketidak seriusan banjir belum mengakar pada beberapa penyebab banjir, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.
