Politisi PDIP Marah Besar, Sebut Luhut Sebagai Penyebab Demo, Kini Didesak Mundur Dari Jabatannya

TRIBUNSUMSEL.COM - Aksi unjuk rasa digelar disejulah wilayah di Indonesia.

Meski banyak aksi berjalan damai.

Namun, ada juga aksi yang berakhir ricuh.

Hal tersebutpun mendapatkan perhatian dari sejumlah pihak.

Kini, anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dibuat geram dengan ulah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Saking geramnya, Masinton mendesak Luhut mundur dari semua jabatannya.

Masinton menilai pernyataan Luhut telah menimbulkan polemik jabatan presiden 3 periode yang berujung pada aksi mahasiswa hari ini.

“Tanya ke mana tuh Menko yang selama ini, yang bukan bidang politik mewacanakan perpanjangan jabatan presiden dan melakukan, menyebarkan hoaks melalui big data, itu ke mana itu orang? Kenapa bukan beliau yang menyampaikan? Kenapa bukan Menko itu yang menyampaikan, bahwa itu adalah gagasan dari dirinya kenapa dia tidak berani tampilkan hidung, kenapa presiden,” ujar Masinton dalam wawancara KOMPAS TV, Senin (11/4/2022).

“Di situlah sikap ksatria presiden, harusnya itu bersikap ksatria mundur dari seluruh jabatannya, harusnya seperti itu pemimpin,” tambahnya.

Baca juga: Melihat Sepak Terjang Ipda Imam Agus Husen, Polisi yang Meninggal Usai Pengamanan Demo di Kendari

Baca juga: Massa yang Hajar Ade Armando Kini Ketar-ketir,  Irjen Fadil Imran: Kita Akan Cari dan Kejar

Apalagi, Masinton mengungkapkan berdasarkan informasi yang dikantonginya dari keterangan sejumlah ketua umum partai hingga pengurus APDESI. Ambisi bicaranya soal 3 periode jabatan presiden menunjuk pada Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan.

“Apa yang salah dengan saya bicara itu, nah ini justru keserakahan seperti ini yang harus kita lawan,” ujar Masinton.

“Kita harus ingatkan semangat perjuangan reformasi dan demokrasi itu membatasi keserakahan kekuasaan, membatasi hasrat kuasa dan tirani dari elite elite tua yang serakah ini,” lanjutnya.

Sebab, tegas Masinton, usulan maupun dukungan tiga periode jabatan presiden itu mengangkangi konstitusi dan menabrak cita-cita reformasi dan demokrasi tahun 1998.

“Harus dihentikan perilaku rakus dan serakah itu, karena esensi perjuangan reformasi dan demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan termasuk masa jabatan diatur dua periode,” tegasnya.

Lantas Masinton dikonfirmasi apakah ada aktor lain yang memiliki kepentingan seperti Luhut Binsar Pandjaitan dengan usulan perpanjangan periode jabatan presiden.