Sempat Diwarnai Ketegangan, Ini 11 Poin Tuntutan Aksi Demo Mahasiswa di Palembang

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Ketegangan nyaris mewarnai aksi demo yang diikuti ribuan mahasiswa di simpang lima gedung DPRD Sumsel Jalan POM IX Palembang, Kamis (7/4/2022).

Tepatnya ketika satu dari dua mobil komando yang berada diantara ribuan mahasiswa, tiba-tiba melaju lurus di tengah kerumunan.

Sontak hal itu membuat orang-orang di sekitarnya termasuk anggota kepolisian sampai terdorong ke depan hingga nyaris terkena kawat berduri yang sebelumnya sudah terpasang tepat di tengah Jalan POM IX.

Beruntung ketegangan itu tak berlangsung dan segera bisa dikendalikan.

Setelah lebih dari empat jam menggelar aksi di bawah teriknya matahari, massa akhirnya bersedia menerima perwakilan dari Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati yang berhalangan hadir.

Dihadapan anggota Komisi V DPRD bidang Pendidikan Mgs. Syaiful Padli, massa menyampaikan tuntutannya beserta simbolis kekecewaan yakni sebuah boneka berbentuk pocong.

"Kami tadi diterima melalui video call oleh bu Anita. Disini kami tegaskan bahwa aksi yang dilakukan ini tidak ada gerakan atau payung mana pun. Ini murni gerakan kami dari seluruh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Sumsel," tegas Ade Syawal, salah satu koordinator aksi.

Ada sebelas poin tuntutan yang disampaikan pada aksi ini diantaranya menolak gagasan tiga periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta meminta diturunkan harga barang bahan pokok serta BBM yang saat ini naik.

Lanjut dikatakan, bila tidak ditemukan titik terang maka tidak menutup kemungkinan akan digelar kembali aksi serupa dengan jumlah massa yang lebih besar.

"Kami berharap H+2 atau H+3 setelah hari ini, baik itu oleh ketua DPRD Sumsel atau perwakilannya sudah menyampaikan tuntutan kami," ujarnya.

Berikut 11 Poin tuntutan mahasiswa :

1. Mendesak dan menuntut presiden Jokowi menolak gagasan penindasan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan negara

2. Mendesak dan menuntut presiden Jokowi untuk menstabilkan harga bahan pokok dan menjamin ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

3. Mendesak dan menuntut presiden Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng.

4. Mendesak dan menuntut presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.