Kemarahan Besar Presiden Jokowi Disebut Sangat Tepat, Bahkan Jika Sampai Lakukan Reshuffle Kabinet

Hentikan ketergantungan pada produk impor dan manfaatkan produk dalam negeri semaksimal mungkin, jelas Darmizal.

Kecintaan kepada produk dalam negeri itu adalah pondasi emas Indonesia memasuki Periode 2024 – 2029 mendatang, kata Darmizal menambahkan.

Menurutnya, program pembangunan  berkelanjutan tidak bisa hanya slogan dan lips service. Harus dipikirkan secara matang agar program pembangunan berkelanjutan itu dijalankan oleh pemerintahan hasil Pemilu 2024.

"Saya pribadi selaku ketua umum RéJO, yang namanya pembangunan berkelanjutan itu, termasuk isu periodesasi masa kerja Presiden, yang saya pandang tidak mencederai prinsip dasar demokrasi."

" Di ijabah atau tidak diskusi yang berkembang tersebut, semua tergantung pada anggota Dewan Yang Mulia di DPR/MPR RI, mereka yang berkompeten dan berhak melakukan perbaikan aturan untuk itu. Pesta demokrasi tahun 2024 adalah golden way bagi Indonesia untuk Tumbuh dan Maju," ujar Darmizal.

Baca juga: Jokowi Bakal Reshuffle Kementerian yang Pakai Produk Impor, Sentil Menkes, Erick Thohir, Mentan

Baca juga: Hanya Gertakan, Jokowi Disebut Tak Berani Reshuffle Menteri yang Banyak Impor, P3S Beri Bukti

Ancam Reshuffle Menteri

Seperti diberitakan, Presiden bahkan mengancam akan me-reshuffle (rombak) menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.

"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).

Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.

Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.

"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah. Kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Setuju? Setujunya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan  jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.

Termasuk, kata Presiden, konsekuensi bagi BUMN. 

Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.

"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.

Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri.