Mardani Ali Sera Kembali Kritik Keras Presiden Jokowi Soal BPJS Kesehatan jadi Syarat Layanan Publik

TRIBUNSUMSEL.COM - Joko Widodo (Jokowi) sudah dua periode menjabat sebagai presiden.

Sejumlah kebijakannya telah dikeluarkan oleh presiden Jokowi.

Namun, banyak sejumlah pro dan kontra dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi.

Salah satunya ialah, kepemilikan BPJS Kesehatan sebagai syarat mengurus sejumlah layanan publik justru dianggap malah mempersulit sistem birokrasi yang ada di Indonesia.

Kebijakan ini tak selaras dengan narasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berniat ingin merombak sistem tata kelola birokrasi di Indonesia.

Jika memang ingin mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan, pemerintah dapat mengatasinya dengan upaya sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat.

Sehingga, kebijakan baru akan lahir tanpa membebani masyarakat.

 “Aturan ini berpotensi mempersulit individu-individu warga negara yang ingin melakukan transaksi atau mendapatkan hak atas layanan umum."

“Harusnya pemerintah jangan memaksakan (kepesertaan BPJS Kesehatan), tetapi melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya BPJS Kesahatan,” kata Anggota DPR RI Mardani Ali Sera dikutip dari laman Resmi DPR RI, Sabtu (5/3/2022).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI tersebut mengkritik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Melalui Inpres ini sebenarnya pemerintah memiliki niat yang baik tetapi dilaksanakan dengan cara yang buruk,” ungkap Mardani.

Menurut Mardani optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS terkesan memaksa.

 “Harusnya pemerintah melakukan edukasi bukan mempersulit sektor lain dan justru mempersulit birokrasi dalam pengurusan suatu layanan umum,” kritik Mardani.

Selain itu, lanjut Mardani, pemerintah perlu meningkatkan layanan BPJS Kesehatan, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya layanan ini.

Baca juga: Lama Diam, Akhirnya Presiden Jokowi Angkat Suara Soal Isu Penundaan Pemilu 2024 Tak Bisa Dilarang

Baca juga: Menteri Agama Didemo PA 212 Siang Ini : Jokowi Dipaksa Pecat Gus Yaqut dari Menag dan Penjarakan

Rencana Jokowi Ingin Permudah Birokrasi