Perang Dunia III

Sikap Presiden Jokowi Netral di Perang Rusia vs Ukraina : Bukan Berarti Indonesia Cari Selamat

Usai invasi Rusia kepada Ukraina berjalan, Presiden Jokowi sempat membuat pernyataan terkait perang.

Tribunnews
Presiden Jokowi melambaikan tangan 

Sehari setelahnya, Jokowi kembali membicarakan krisis Ukraina. Ia juga menegaskan upaya perdamaian harus segera dilakukan.

"Saya memiliki pandangan yang sama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan," tulis Jokowi di akun Twitter @jokowi, pada Selasa (22/2/2022).

"Tetapi, upaya perdamaian ini harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda," tambahnya.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait krisis Ukraina sudah tepat.

"Presiden Jokowi telah tepat menyatakan sikap Indonesia terkait situasi di Ukraina dengan mengatakan: penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan," ujar Hikmahanto, Jumat (25/2/2022).

Menurutnya, pernyataan Jokowi sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Bila Presiden menyebut Rusia melakukan 'invasi' maka terlihat keberpihakan Indonesia terhadap Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat serta Australia," sebutnya.

Hikmahanto juga menilai Jokowi menghindari untuk membuat pernyataan yang membenarkan sikap Presiden Putin untuk mengakui dua Republik baru yang merupakan pecahan dari Ukraina, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

"Oleh karenanya siapapun yang kalah ataupun menang dalam kemungkinan perang di Ukraina tidak bisa menuduh Indonesia memiliki keberpihakan," kata Hikmahanto.

Rektor Universitas Jenderal A Yani itu pun menyebut, sikap Jokowi itu bukan berarti menandakan Indonesia sedang mencari selamat.

Apa yang dilakukan Jokowi, kata Hikmahanto, merupakan upaya aktif Indonesia agar perang tidak bereskalasi menjadi besar.

"Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekadar menjadi penonton tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta," paparnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved