Mahasiswa UIN RAFA Terancam DO Massal
Belum Bayar UKT, Ratusan Mahasiswa UIN Raden Fatah Terancam DO Massal, Respon Komisi V DPRD Sumsel
Batas waktu pembayaran UKT UIN Raden Fatah ini pada 14 Febuari.sebagian mahasiswa yang belum membayar pada 23 Januari ke atas tidak ada potongan lagi.
Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Vanda Rosetiati
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dikabarkan akan terancam putus kuliah atau drop out (DO) massal terkait adanya batas waktu pembayaran terakhir terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Beredar informasi, batas waktu pembayaran UKT UIN Raden Fatah ini pada 14 Febuari mendatang. Namun sebagian mahasiswa yang belum membayar dan membayar pada tanggal 23 Januari ke atas tidak lagi dapat pemotongan.
Mahasiswa juga mempertanyakan berapa banyak kuota mahasiswa yang mendapatkan dari potongan UKT tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Komisi V DPRD Sumsel mengaku menyayangkan adanya ancaman DO bagi calon- calon pemimpin bangsa ke depan itu jika karena belum melakukan pembayaran terakhir UKT. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang turun saat ini.
"Permasalahan UKT tidak hanya terjadi di UIN ini saja, apa yang terjadi di UIN jangan sampai terjadi DO massal, dan kita berharap perwakilan mahasiswa melalui BEM yang ada, menemui pihak rektorat untuk mencari solusi yang terbaik," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Padli, Kamis (10/2/2022).
Diterangkan Syaiful, selaku wakil rakyat pihaknya juga siap memfasilitasi permasalahan yang terjadi, bagi adik- adik mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, meski UIN berada di Kementerian Agama RI. Namun karena ada di Sumsel, pihaknya tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat, sama halnya permasalahan di Unsri beberapa waktu lalu.
"Kami DPRD Sumsel siap untuk memfasilitasinya jika adek- adek mahasiswa datang kesini untuk bantuan, karena tepat untuk menampung aspirasinya, seperti terjadi pada Unsri beberapa waktu lalu dan alhamdullilah clear. Jadi, jika mahasiswa minta fasilitasi pihak rektorat maka kita akan panggil pihak- pihaj terkait termasuk rektorat untuk duduk bersama demi mencari solusi," tuturnya.
Baca juga: Ada 500 Mahasiswa UIN Rafa Namanya Hilang dari Daftar Penerima Potongan UKT, IMM Angkat Bicara
Ditambahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pihaknya sangat prihatin jika dalam kondisi saat ini, tidak ada toleransi bagi mahasiswa dan orang tuanya untuk penyelesaian UKT.
"Kita sangat prihatin jika mahasisewa yang notabanenya, adalah calon- calon pemimpin masa depan, orang- orang yang generasi cendika terputus, apalagi kita melihat rata- rata mereka anak yang secara ekoomi kuliah jauh dari kesehajateraan, dimana orang tua mereka menitipkan mereka untuk mencari pendidikan meski hanya kerja di sawah bisa saja," pungkasnya.
Baca berita lainnya langsung dari google news.
