Ada 500 Mahasiswa UIN Rafa Namanya Hilang dari Daftar Penerima Potongan UKT, IMM Angkat Bicara

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Terkait terancamnya mahasiswa UIN Raden Fatah yang drop out (DO) massal lantaran masalah uang kuliah tunggal (UKT) , Ketua IMM Muhammad Rizky Kurniawan buka suara.

Saat dihubungi Tribunsumsel.com, Kamis (10/2/2022) ia menjelaskan mereka sebenarnya mempertanyakan kuota mahasiswa yang menerima pemotongan UKT ditahun ini.

Karena mendadak tanpa ada pemberitahuan, ada nama-nama mahasiswa yang sebelumnya sudah terdaftar masuk dalam penerima pemotongan UKT tiba-tiba hilang.

"Saat pandemi ini, kampus memberikan bantuan berupa keringanan UKT bagi mahasiswa yang terdampak covid-19. Mulai dari potongan 10 persen untuk mahasiswa semester awal, 80 persen bagi mahasiswa tingkat akhir dan 100 persen bagi orangtunya meninggal karena covid-19 atau di PHK," ungkap dia.

Lanjut dia, pada tanggal 17 Januari keluarlah SK Rektor beserta nama-nama yang menerima UKT.

Seiring berjalannya waktu, sekitar tanggal 24 hingga 25 Januari saat ada mahasiswa bayar UKT bank error.

Lalu, mencoba lagi bayar dan bisa. Namun saat mau bayar mahasiswa tersebut malah harus membayar sejumlah UKT normal bukan yang telah mendapat potongan.

"Setelah ditanyakan kepada pihak kampus ternyata kuota telah habis dan pemotongan UKT tidak ada lagi," bebernya.

Mereka telah mempertanyakan hal ini dan pihak kampus memberikan perpanjangan lagi sampai 14 Febuari.

"Namun yang kami permasalahan lagi bukan perpanjangan waktunya tapi juga kuota dari peneriman potongan UKT. Kenapa tiba-tiba mahasiswa yang jelas-jelas namanya dapat kok malah menjadi tidak dapat. Cukup banyak ini ada sekitar 500an mahasiswa," jelas dia.

Baca juga: 50 Nakes Terpapar Covid-19, Dirut RSMH Palembang: Probabel Omicron Sampelnya Dikirim ke Balitbangkes

Kata dia, pihak rektorat harus segera memberikan atau mengembalikan kuota bantuan terhadap mahasiswa agar tidak ada yang merasa terdzolimi dan terlukai hatinya sehingga ini akan menjadi masalah yang berlarut-larut.

"Dengan permasalahan yang ada, rektor harus membuka kembali kuota bantuan kepada mahasiswa ini adalah solusi terbaik bagi kampus yang kita cintai, jangan sampai rektor hanya melihat dari satu sisi saja tanpa melihat dari sisi lain seperti keadaan orang tua, mahasiswa dan sulitnya ekonomi di masa pandemi ini," jelasnya.

"Saya rasa dengan adanya kebijakan memperpanjang pembayaran UKT bukanlah solusi, yang di inginkan oleh sebagian mahasiswa ini adalah dikembalikannya kebijakan pemotongan UKT dari yang 10% - 80% sebagaimana kebijakan rektorat diawal. Tentu jika tidak, ini akan menciderai dan melukai rasa hati teman-teman mahasiswa," lanjut dia.

Saat ini, kata dia para mahasiswa bingung harus mencari biaya kemana untuk membayar UKT ini.

Baca berita lainnya langsung dari google news.