Breaking News:

Berita Banyuasin

PN Banyuasin Targetkan 11.300 Sertifikat Tanah Warga di Empat Desa pada Tahun 2022

BPN Kabupaten Banyuasin akan menargetkan 11.300 sertifikat atau peta bidang tanah di empat desa Tahun 2022

Penulis: M. Ardiansyah | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/M ARDIANSYAH
Kepala BPN Kabupaten Banyuasin Thontowi saat mengambil sumpah pegawai BPN yang dilantik menjadi panitia ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, Kamis (13/1/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, BANYUASIN - Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, BPN Kabupaten Banyuasin akan menargetkan 11.300 sertifikat atau peta bidang tanah di empat desa yakni Desa Rimausungsang, Teluk Payu, Muara Baru dan Sumber Jaya.

Hal ini, diungkapkan Kepala BPN Kabupaten Banyuasin Thontowi usai melantik Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Pendopoan Rumah Dinas Bupati, Kamis (13/1/2022).

Menurut Thontowi, panitia ini nantinya akan bekerja untuk membangun peta bidang tanah dan menjaga data agar lebih akurat di empat desa tersebut. Karena, dari pihaknya sudah membuat peta kerja untuk menuju peta desa lengkap yang menjadi kerangka acuan Pemkab Banyuasin ke depannya.

"Peta kerja ini, berdasarkan pertimbangan teknis Kanwil BPN Sumsel. Saat ini target untuk tahun 2022 sebanyak 11.300 peta bidang tanah atau sertifikat, sementara Pendaftaran sudah mencapai 14.200," katanya.

Selain itu, mereka meminta kepada Pemkab Banyuasin untuk membebaskan BPHTB bagi warga yang akan mengajukan sertifikat. Sehingga, masyarakat tidak terlalu berat bila BPHTB dihilangkan.

Selain itu, menurut Thontowi pihaknya juga meminta bantuan kepada pemerintah desa hingga camat agar dapat berperan aktif untuk mensosialisasikan program dari pemerintah pusat terkait pertanahan.

"Kami tadi, sudah menyampaikan ke Wakil Bupati agar masyarakat tidak diberatkan dengan BPHTB. Karena, selama ini masyarakat sangat berat dengan adanya BPHTB. Bila ini dihilangkan, kami yakin pendapatan Pemkab di sektor pertahanan juga akan meningkat," pungkasnya.

Sedangkan Wakil Bupati Banyuasin H Selamet Somosentono menuturkan, terkait adanya permintaan penghilangan BPHTB dari BPN Wilayah Banyuasin pihaknya terlebih dahulu harus membahasnya terdahulu ke tim teknis.

"Karena ada empat desa di empat kecamatan, banyak juga tanah masyarakat yang belum sertifikat. Bila sudah bersertifikat, pastinya mendatangkan nilai ekonomi. Akan tetapi, bila sudah sertifikat pastinya timbul PBB," katanya.

Dari itulah, pihak Pemkab Banyuasin akan terlebih dahulu mengkaji terkait penghilangan BPHTB baik itu untung dan ruginya bagi masyarakat. Tak hanya itu saja, penghilangan BPHTB juga harus benar-benar bisa tepat sasaran diberikan kepada masyarakat.

"Untuk penghilangan BPHTB ini, pastinya untuk masyarakat yang ekonominya lemah. Namun, yang kami pikirkan juga, kalau sertifikat sudah keluar pasti kedepannya akan bayar PBB. Disini, kami ingin adanya kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak diberatkan. Makanya perlu ada kajian terlebih dahulu," pungkasnya.

Baca juga: Sebulan Aliran Listrik Diputus PLN, Disnaker Prabumulih Bersedia Bayar Pencurian Daya Rp 285 Juta

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved