Breaking News:

Berita Prabumulih

Sebulan Aliran Listrik Diputus PLN, Disnaker Prabumulih Bersedia Bayar Pencurian Daya Rp 285 Juta

Sebulan aliran listrik diputus PLN karena melakukan pencurian daya, Disnaker Prabumulih bersedia membayar tagihan susulan Rp 285 juta.

Penulis: Edison | Editor: Vanda Rosetiati
TRIBUN SUMSEL/EDISON
Kajari Prabumulih, Topik Gunawan SH MH didampingi Kasi Intel Anjasra Karya SH dan Kasi Pidum rilis terkait dibayarkannya pencurian daya listrik Disnaker Prabumulih senilai Rp 285 juta dalam rilis di aula Kejaksaan, Kamis (13/1/2022). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Setelah hampir sebulan aliran listrik diputus tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN karena melakukan pencurian daya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemerintah Kota Prabumulih bersedia membayar tagihan susulan sebesar Rp 285 juta.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih, Topik Gunawan SH MH didampingi Kasi Intel Anjasra Karya SH dan Kasi Pidum dalam rilis di aula Kejaksaan, Kamis (13/1/2022).

"Awal Januari kita mendapat permohonan dari Dinas Tenaga Kerja untuk meminta dimediasi untuk memfasilitasi permasalahan pemutusan sambungan listrik oleh PLN di kantor Disnaker. Mediasi pada Rabu (12/1/2022) dihadiri Disnaker, Bagian Hukum, Manager PLN ULP Prabumulih, Asisten manger PLN Sumsel dan tim Legal," ungkap Topik.

Dalam mediasi itu kata Topik, ada beberapa poin yang dihasilkan diantaranya tidak akan mengeyampingkan oknum atau pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, sanksi atas temuan PLN terkait pencurian daya itu adanya tagihan susulan dengan estimasi Rp 285 juta dengan perhitunganbsesuai aturan.

"Dinas tenaga kerja bersedia atau siap menyelesaikan temuan pelanggaran itu namun memohon adanya dispensasi waktu mengingat anggaran yang tidak tersedia sehingga menunggu anggaran perubahan, jadi nanti dana itu sifatnya adalah dana talangan," jelasnya.

Kajari mengatakan, pihak PLN sendiri siap menyambung kembali aliran listrik ke Disnaker akibat pemutusan membuat terhambatnya pekerjaan dan pelayanan. "Namun harus terpenuhinya syarat dokumen seperti Surat Pengakuan Hutang (SPH) dan angsuran pertama. Angsuran ini bisa berapa saja," katanya hasil mediasi akan disampaikan pihak PLN ULP Prabumulih ke General Manager PLN.

Meski telah selesai dan siap dibayar, namun Topik mengatakan pihak berwenang tetap akan mendalami apakah ada pihak atau oknum yang sengaja melakukan pencurian listrik tersebut.
"Teknisnya ini akan kita koordinasikan dengan Inspektorat, PLN dan aparat penegak hukum atau kalau ada indikasi korupsi maka kejaksaan juga bisa turun," bebernya.

Disinggung keinginan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM agar hasil mediasi atau telaah Kejaksaan bisa dijadikan dasar melapor ke BPK, Kajari mengaku mereka hanya melakukan mediasi sesuai permintaan Disnaker dan hasil itu tidak bisa dibawa ke BPK.

"Berarti permasalahannya perlu dicari dulu siapa yang paling bertanggungjawab dan untuk mencari itu kan perlu ada proses, kalau di kita untuk mencari pihak itu apakah pas karena kita tidak ingin overlap makanya kita dorong ke inspektorat apakah akan menggandeng kita atau APH lain. Intinya ini harus dicari tahu siapa yang paling bertanggungjawab," katanya.

Topik menegaskan, meski telah dibayarkan menggunakan APBD sebesar Rp 285 juta namun tidak serta merta menghilangkan tanggungjawab siapa yang mesti mengganti atas pembayaran itu.

"Karena pembayaran yang dilakukan oleh APBD pun seandainya terjadi maka itu sifatnya talangan, kan tidak ada kesalahan kenapa harus bayar dan untuk mengetahui siapa yang salah harus melalui proses apakah harus dibentuk tim pencari fakta ya silahkan," katanya mengatakan pihaknya akan mendorong Disnaker koordinasi ke Inspektorat untuk mencari tahu siapa yang paling bertanggungjawab dengan permasalahan ini. 

Baca juga: Cerita Hergon Lulus Jadi Perwira, Masih Dipanggil Katim, Jabatan Baru Tak Lagi Turun Lapangan

Baca berita lainnya langsung dari google news

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved