Disebut Kementerian BUMN Miliki Utang Hingga Rp 35 Triliun, Dirut PT Angkasa Pura I Langsung Bantah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Beberapa waktu yang lalu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebut jika PT Angkasa Pura I (Persero) memiliki utang mencapai Rp 35 Triliun.

Hal tersebut tak lepas karena tak optimalnya bandara yang ada.

Ditengah isu tersebut, pihak PT Angkasa Pura I membantah pernyataan pihak Kementerian BUMN, yang menyebut Perseroan memiliki utang senilai Rp35 triliun.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi membenarkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya memiliki utang, namun jumlahnya hanya Rp28 triliun.

“Sebenarnya kondisi Angkasa Pura I tidak seburuk yang diinformasikan. Kita memang ada utang kepada kreditur dan investor sampai dengan bulan November 2021 itu Rp28 Triliun. Jadi bukan Rp35 triliun,” ujar Faik dalam konferensi pers Angkasa Pura I, Rabu (8/12/2021).

Selain dengan kreditur dan investor, Faik juga menyebutkan bahwa Perseroan juga memiliki kewajiban pembayaran kepada karyawan dan supplier sekitar Rp4,7 triliun. Sehingga totalnya senilai Rp32,7 triliun.

Dalam kesempatan ini, Bos AP I ini juga membeberkan alasan mengapa BUMN pengelola bandara ini memiliki utang jumbo.

Faik menjelaskan, pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di Indonesia sejak Maret 2020 berdampak terhadap penurunan drastis trafik penumpang di 15 bandara Angkasa Pura I.

Sebagai gambaran, pada 2019, trafik penumpang di bandara Angkasa Pura I mencapai 81,5 juta penumpang.

Namun ketika pandemi Covid-19 melanda pada awal 2020, trafik penumpang turun menjadi 32,7 juta penumpang dan pada 2021 ini diprediksi hanya mencapai 25 juta penumpang.

Ditambah lagi, pandemi Covid-19 melanda pada saat Angkasa Pura I tengah dan telah melakukan pengembangan berbagai bandaranya yang berada dalam kondisi lack of capacity.

Seperti Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo (YIA) yang menghabiskan biaya pembangunan hampir Rp12 triliun, Terminal Baru Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin yang menghabiskan biaya pembangunan sebesar Rp2,3 triliun, dan juga pengembangan bandara-bandara lainnya.

Di mana kesemuanya dibiayai melalui skema penggunaan dana internal dan berbagai sumber lain seperti kredit sindikasi perbankan serta obligasi.

Adanya pandemi Covid-19 membuat kondisi keuangan dan operasional perusahaan mengalami tekanan cukup besar.