Berita OKI

ASN di OKI Siap-siap Dapat Hukuman Ini Jika Ketahuan Cuti dan Bepergian Selama Periode Nataru

Bupati Ogan Komering Ilir H. Iskandar SE langsung gerak cepat menggalakkan sosialisasi larangan dan mengeluarkan Surat Edaran yang berpedoman terhadap

tribunsumsel.com/nando
Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar SE. 
TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan cuti bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dikeluarkan melalui Surat Edaran MenPAN-RB Nomor 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Covid-19.
Menanggapi larangan tersebut, Bupati Ogan Komering Ilir H. Iskandar SE langsung gerak cepat menggalakkan sosialisasi larangan dan mengeluarkan Surat Edaran yang berpedoman terhadap surat edaran dari MenPAN-RB.
"Para ASN di lingkungan Pemkab OKI dilarang mengambil cuti dan bepergian keluar daerah selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yakni dimulai sejak tanggal 24 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022," tegasnya, Minggu (5/12/2021) pagi.
Namun, ada pengecualian larangan bepergian ke luar daerah bagi para ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi atau kabupaten/kota yang berdekatan.
"Misal tinggal di Palembang kerja di Kayuagung atau sebaliknya, tidak ada larangan pergi keluar daerah," bebernya.
Selanjutnya, bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.
Atau bagi yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, perlu mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.
"Jika memang ada pegawai ASN yang melaksanakan kegiatan berpergian ke luar daerah sebagaimana itu merupakan tugas kedinasan atau yang lain, dimohon untuk memperketat protokol kesehatannya,"
"Jangan ikut menyebabkan klaster penyebaran Covid-19," pintanya.
Adapun mengenai pengambilan cuti, ada pengecualian larangan cuti untuk ASN misal yang akan cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting lainnya.
"Aturan teknis dan langkah-langkah ini harus ditetapkan di masing-masing instansi di lingkungan pemkab OKI,"
"Akan ada pemberian hukuman disiplin kepada pegawai ASN yang melanggar, itu nanti harus dilaporkan pelaksanaannya paling lambat 3 hari (melapor) setelah periode nataru berakhir," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala seksi bidang masyarakat kantor Kemenag OKI, Ismid S.Ag menyampaikan kepada pegawainya agar tidak mengambil cuti.
"Ya sesuai dengan surat edaran Bupati OKI, bahwa kami pegawai tidak diperkenankan mengambil cuti. Hal itupun yang saya sampaikan kepada pegawai disini," ujarnya.
"Karena jika melanggar sangsi berat menanti, seperti sangsi pemberhentian," imbuhnya.
Maka dari itu, Ismid memberikan himbauan kepada pegawainya untuk tetap masuk kerja seperti biasanya dan menghabiskan waktu akhir tahun dengan keluarga masing-masing.
"Memang sebaiknya habiskan waktu dirumah saja, toh juga ini masih dalam situasi pandemi," terang dia.
Hal senada disampaikan Sakban yang juga pegawai pemerintah sangat setuju dengan kebijakan larangan mudik tersebut.
"Demi kebaikan bersama, maka kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah seperti larangan mudik ini," kata dia.
Menurutnya, dengan mematuhi kebijakan yang ada maka pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.
"Insyaallah dengan kerjasama semua pihak dalam mematuhi protokol kesehatan, maka tahun 2022 mendatang dunia akan terbebas dari virus Corona," tutupnya.
 
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved