Anggota DPR, TB Hasanuddin Sebut Pemerintah Perlu Pertimbangkan Lagi Status Teroris Untuk KKB Papua

TRIBUNSUMSEL.COM - Pemerintah telah menetapkan KKB sebagai organisasi teroris.

Hal tersebut tak lepas karena sejumlah ulah yang terus dilakukan kelompok ini.

Hingga kini, sejumlah ulahpun masih dilakukan kelompok ini.

Meski begitu, anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali status organisasi teroris untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Ia mengatakan meski pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD telah menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris berdasarkan Undang-Undang, tapi dalam kenyataannya ada hal-hal yang memang perlu diperdalam. 

Menurutnya definisi teroris pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme terhadap organisasi KKB di Papua juga perlu mempertimbangkan lagi untung ruginya bagi kepentingan negara dan bangsa.

Menurutnya penetapan KKB sebagai teroris berdampak pada tereduksinya konflik di Papua menjadi masalah keamanan.

Hal tersebut menurutnya menimbulkan pergeseran seolah masalah di Papua menjadi hanya masalah keamanan. 

Selain itu, kata dia, dengan menetapkan KKB sebagai teroris justru mempersempit ruang untuk melakukan dialog atau rekonsiliasi. 

Penetapan tersebut, menurutnya juga menambah efek trauma bagi Orang Asli Papua dan dapat mengganggu upaya untuk mendorong pembangunan manusia Orang Asli Papua yang lebih komprehensif.

Selain itu, kata dia, korban jiwa bisa bertambah mengingat sejak dinyatakan sebagai teroris korban malah terus berjatuhan.

Kemudian yang paling penting menurutnya APBN semakin terkuras untuk operasi kontraterorisme.

Untuk itu, menurutnya dengan cap teroris bagi KKB tersebut bukan menyelesaikan masalah namun justru membuat konflik di Papua menjadi lebih berlarut dan semakin kompleks.

Baca juga: Sosok Temianus Magayang Pentolan KKB yang Dilumpuhkan di Yahukimo, Ternyata Seorang Kades Muda

Baca juga: Sosok Teroris KKB Temianus Magayang, Seorang Pemuda yang Juga Jabat sebagai Kepala Desa

Menurutnya masalah Papua adalah persoalan keamanan insani yang menyangkut harkat dan martabat manusia yang bebas dari ancaman kekerasan, kesejahteraan, penghidupan yang layak. 

Baginya harus dipisahkan bahwa masalah di Papua juga menyangkut soal keselamatan rakyat, keselamatan manusia di mana personel TNI-Polri juga termasuk di dalamnya.