Breaking News:

Berita Prabumulih

Syarat Pemberkasan PPPK Guru 2021, 158 PPPK Guru di Prabumulih Lulus Tahap 1

Syarat Pemberkasan PPPK Guru 2021, Pemberkasan 158 PPPK Guru di Prabumulih Lulus Tahap 1 hingga akhir November 2021

Penulis: Edison | Editor: Yohanes Tri Nugroho
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Kabid K2KPA BKPSDM Pemerintah kota Prabumulih Yandi Irawan 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Para peserta yang lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahap 1 saat ini telah memasuki pemberkasan dan jika tidak melakukan pemberkasan maka bisa gugur.

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah kota Prabumulih Benny Rizal SH MH melalui Kabid K2KPA Yandi Irawan kepada wartawan belum lama ini.

"Saat ini peserta PPPK guru tahap 1 yang lulus sudah masuk tahap pemberkasan," ungkap Yandi ketika diwawancarai.

Yandi menuturkan, pemberkasan yang harus dilakukan tersebut dimulai sejak beberapa waktu lalu hingga akhir November 2021 mendatang.

"Pemberkasan dilakukan hingga batas waktu akhir bulan ini," katanya.

Pria yang sebelumnya menjabat Lurah Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih itu mengaku ada sebanyak 158 peserta yang lulus seleksi PPPK guru tahap pertama.

"Saat ini mereka sedang melakukan tes kesehatan rohani, jasmani serta tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau Napza dilakukan di RSUD Prabumulih," jelasnya.

Diainggung apa saja syarat yang harus dilengkapi peserta dalam pemberkasan, Yandi mengaku untuk syarat pemberkasan cukup banyak dan telah diumumkan oleh pihaknya melalui website maupun ditempel di pengumuman.

Adapun diantara syarat yang harus dipenuhi para peserta antara lain, Ijazah dan transkrif nilai asli format Pdf, Pas foto, daftar riwayat hidup, SKCK, Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

"Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit setempat yang masih berlaku, sehat jasmani dan rohani juga," katanya.

Tidak hanya itu, para peserta juga harus menyertakan 5 pernyataan yang ditanda tangan bermatrai antara lain pernyataan tidak pernah dipidana 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai CPNS/PNS, PPPK, TNI dan Polri serta tidak pernah berkedudukan dengan jabatan tersebut.

"Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik maupun berpolitik praktis, serta harus membuat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia," bebernya.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved