Menko PMK, Angkat Bicara Usai Ada 31.634 ASN Menerima Bansos Dari Pemerintah, Mensos Malah Dikritik

TRIBUNSUMSEL.COM - Pandemi Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia.

Sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah untuk menekan hal ini.

Selain itu, pemerintah juga memberikan sejumlah bantuan kepada mereka yang berdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menanggapi adanya 31.634 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Menurutnya, ada kesalahan data yang disengaja maupun tidak disengaja.

Sehingga, dilakukan proses merapikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kejadian itu, bisa karena sengaja tetapi sebagian besar kadang-kadang juga memang tidak sengaja."

"Karena itu, hari-hari ini kita juga sedang terus merapikan data kesejahteraan sosial (DTKS), itu menjadi landasaran dasar untuk memberikan bantuan-bantuan sosial kepada mereka yang berhak," ucap Muhadjir Effendy, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (21/11/2021).

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengkritisi adanya kesalahan data penerima bantuan sosial.

Ia meminta Mensos untuk lebih fokus dan berusaha memecahkan masalah yang selalu berulang setiap kali diadakan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

"Menemukan masalah bansos itu tugasnya BPKP, BPK, dan Lembaga Pengawas lainnya."

"Tugas utama Kemensos adalah membantu, mencegah, dan mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terus berulang-ulan,"Kata Hidayat Nur Wahid, sebagaimana yang dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Sudah Digaji Negara Ratusan Juta, Pejabat Eselon I Masih Dapat Bansos, Ini Respon Menteri Risma

Baca juga: Baru Jadi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa Sudah Disurati Mensos Tri Rismaharini Soal Bansos

Sebelumnya, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengungkapkan adanya puluhan ribu ASN di seluruh Indonesia yang terindikasi masih menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Profesinya mulai dari dosen hingga tenaga kesehatan.

Kementerian Sosial pun melakukan verifikasi data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi sumber data penerima bantuan sosial atau Bansos.