Breaking News:

Berita Muratara

Punya Dewan Pengupahan, Muratara Bisa Tetapkan Sendiri Besaran UMK Tahun 2022

Sekarang Kabupaten Muratara sudah bisa tetapkan UMK tahun 2022 karena telah terbentuk dewan pengupahan

Penulis: Rahmat Aizullah | Editor: Wawan Perdana
Tribun Sumsel/ Rahmat Aizullah
Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas Utara di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Sumsel. 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA-Besaran upah minimum kabupaten (UMK) Musi Rawas Utara (Muratara) tahun 2022 belum ditetapkan.

Sementara UMK Muratara tahun 2021 ini mengacu pada upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp3.144.446.

Pada tahun 2021, Muratara masih mengacu pada UMP Sumsel karena belum memiliki dewan pengupahan.

Sekarang Muratara baru saja membentuk dewan pengupahan berdasarkan SK Bupati Nomor 647/KPTS/Disnakertrans/MRU/2021 tanggal 21 Juni 2021 untuk periode 2021-2024.

"Sekarang kita sudah bisa tetapkan UMK, karena kita sudah ada dewan pengupahan," kata Kabid Hubungan Industrial Sarat Kerja dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muratara, Fery Aprianto, Rabu (17/11/2021).

Dia mengatakan penetapan UMK Muratara 2022 akan dibahas setalah penetapan UMP Sumsel.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, bahwa penetapan UMK setelah penetapan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021.

"Setalah ada UMP baru kita bisa membahas untuk menetapkan UMK. Paling lambat ketetapannya tanggal 31 Desember 2021," jelas Fery.

Dia menerangkan, setalah dibahas dewan pengupahan Muratara nantinya memberikan rekomendasi kepada bupati untuk disampaikan ke gubernur.

Baca juga: Berapa UMP Sumsel Tahun 2022? Naik atau Tidak? Ini Penjelasan Kemenaker dan Disnaker

Apabila nantinya dalam penetapan UMK Muratara yang sudah sesuai ketentuan tapi ternyata besarannya di bawah UMP Sumsel, maka UMK Muratara mengacu pada UMP Sumsel.

"Kalau nanti hasil penetapan UMK kita di atas UMP maka kita pakai hasil itu. Tapi kalau ternyata di bawah UMP maka kita mengacu pada UMP," kata Fery.

Dia menyatakan dalam penetapan UMK tentu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten dalam tiga tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kedua, nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten selama tiga tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

"Dari dasar itulah nanti gubernur melihat. Apabila memenuhi ketentuan itu maka gubernur dapat menetapkan UMK. Kalau di atas UMP kita pakai itu, tapi kalau di bawah UMP kita pakai UMP," ujar Fery.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved