'Enggak Ada yang Saya Takutin' Ungkapan Luhut Jika Diperiksa KPK Usai Tudingan Bisnis Tes PCR

TRIBUNSUMSEL.COM - Pandemi Covid-19 hingga kini masih terus terjadi di Indonesia.

Sejumlah upaya terus dilakukan pemerintah untuk menekan hal ini.

Salah satunya ialah membatasi mobilitas masyarakat.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), soal tudingan menerima duit dari bisnis tes PCR.

Luhut mengaku tidak takut diperiksa lembaga anti rasuah.

Sebab, dia mengklaim tidak pernah menerima uang sepeser pun dari PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

"Siap saja (diperiksa), kenapa sih enggak?"

"Saya enggak ada yang saya takutin, sepanjang saya itu tidak melakukan itu. Enggak ada."

"Apa yang saya lakukan? Wong saya enggak punya bisnis apa-apa dengan itu. Enggak ada," kata Luhut dalam wawancara dengan CNN TV, Jumat (12/11/2021).

Luhut kembali menegaskan PT GSI didirikan sebagai usaha sosial tanpa menarik keuntungan.

Tujuannya, membantu pemenuhan kebutuhan tes PCR tanah air yang saat itu terus mengimpor.

"Memang dasarnya bisnis itu betul-betul tadi murni untuk kemanusiaan."

 "Sekarang orang mau bikin itu jadi pada mikir Boy, siapa Si Arsyad dia dibilang? Kita mau bantu saja kok jadi susah katanya."

"Orang nanti lain kali ke depan jadi takut nyumbang seperti ini."

"Kalau nyumbang gini terus diperkarain, yang lain enggak nyumbang, dia nyelamatkan nyawa orang, dipersoalin."

"Berapa banyak nyawa orang yang terselamatkan akibat mereka? Saya kan kecil saja di situ. Berapa persen," paparnya.

Luhut juga mengaku siap diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk membuktikan menerima duit dari bisnis tes PCR tersebut.

"Paling gampang kita enggak usah marah-marah. Audit saja. Ya selesai kan?" Ucapnya.

Luhut mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) percaya dirinya tidak menerima uang dari bisnis tes PCR tersebut.

Dia mengklaim eks Gubernur DKI Jakarta itu masih percaya dengan kredibilitasnya.

"Pak Presiden percaya kita enggak akan lakukan itu."

"Presiden sampai hari ini percaya kredibilitas kita, untuk tidak melakukan hal semacam itu. Sangat naif itu," paparnya.

Baca juga: Kini, KPK Diminta Segera Periksa Pihak Formula E Official

Baca juga: Refly Harun Senitl KPK, Minta Prioritaskan Usut Kasus PCR & Korupsi Dana Bansos, Ketimbang Formula E

KPK sebelumnya mengonfirmasi menerima aduan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Prima sebelumnya melaporkan Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Kami mengonfirmasi, benar, bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (4/11/2021).

KPK, kata Ali, memastikan setiap laporan yang masuk ke saluran Pengaduan Masyarakat akan ditindaklanjuti, dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan tersebut.

Ali menyebutkan tahapan tersebut penting untuk mengidentifikasi, mengacu pada UU, apakah pokok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

"Apabila pokok aduannya merupakan kewenangan KPK, tentu kami akan menindaklanjutinya sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku."

"KPK sangat mengapresiasi pihak- pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi," ujar Ali.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di kabinet, dalam pengadaan alat kesehatan untuk penanganan pandemi.

Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto, mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19, baik PCR maupun antigen.

Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama, yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).

Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.

PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir, yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

Takkan Pandang Bulu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan pihaknya bekerja mengusut dugaan korupsi tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).

Firli menyampaikan hal itu, setelah ada laporan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, diduga terlibat bisnis tes PCR.

"Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan korupsi tes PCR, kami sedang bekerja."

"Prinsipnya, kami sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," cuit Firli di akun Twitter@firlibahuri, dikutip pada Jumat (5/11/2021).

Komisaris jenderal polisi itu menjamin KPK tidak pandang bulu untuk menindak tegas siapapun yang terlibat dalam perkara korupsi. Termasuk, para pemangku kebijakan di pemerintahan.

"KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi."

"Siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum."

"KPK tidak akan pandang bulu."

"KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," tulis Firli. (Igman Ibrahim)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mengaku Siap Diperiksa KPK Soal Tudingan Bisnis Tes PCR, Luhut: Enggak Ada yang Saya Takutin.