'Enggak Ada yang Saya Takutin' Ungkapan Luhut Jika Diperiksa KPK Usai Tudingan Bisnis Tes PCR

"Berapa banyak nyawa orang yang terselamatkan akibat mereka? Saya kan kecil saja di situ. Berapa persen," paparnya.

Luhut juga mengaku siap diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk membuktikan menerima duit dari bisnis tes PCR tersebut.

"Paling gampang kita enggak usah marah-marah. Audit saja. Ya selesai kan?" Ucapnya.

Luhut mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) percaya dirinya tidak menerima uang dari bisnis tes PCR tersebut.

Dia mengklaim eks Gubernur DKI Jakarta itu masih percaya dengan kredibilitasnya.

"Pak Presiden percaya kita enggak akan lakukan itu."

"Presiden sampai hari ini percaya kredibilitas kita, untuk tidak melakukan hal semacam itu. Sangat naif itu," paparnya.

Baca juga: Kini, KPK Diminta Segera Periksa Pihak Formula E Official

Baca juga: Refly Harun Senitl KPK, Minta Prioritaskan Usut Kasus PCR & Korupsi Dana Bansos, Ketimbang Formula E

KPK sebelumnya mengonfirmasi menerima aduan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Prima sebelumnya melaporkan Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).

"Kami mengonfirmasi, benar, bahwa Bagian Persuratan KPK telah menerima laporan masyarakat dimaksud," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (4/11/2021).

KPK, kata Ali, memastikan setiap laporan yang masuk ke saluran Pengaduan Masyarakat akan ditindaklanjuti, dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan informasi yang disampaikan tersebut.

Ali menyebutkan tahapan tersebut penting untuk mengidentifikasi, mengacu pada UU, apakah pokok-pokok aduan termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK atau tidak.

"Apabila pokok aduannya merupakan kewenangan KPK, tentu kami akan menindaklanjutinya sesuai SOP dan ketentuan hukum yang berlaku."

"KPK sangat mengapresiasi pihak- pihak yang terus gigih berperan dalam upaya pemberantasan korupsi," ujar Ali.

Sebelumnya, media sosial diramaikan dengan informasi dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di kabinet, dalam pengadaan alat kesehatan untuk penanganan pandemi.