Anggota DPR Enggan Jegal Jenderal Andika pad Isu Kekayaan dan Pelanggaran HAM di Fit and Proper Test

TRIBUNSUMSEL.COM - DPR enggan menjegal langkah Jenderal Andika menjadi Panglima TNI.

Pertanyaan saat fit and proper tes nanti juga tak akan menyinggung tentang harta kekayaan serta isu HAM.

Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test (FPT) terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa selaku calon panglima TNI pada Sabtu (6/11/2021) diperkirakan akan berjalan dengan mulus.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mengungkapkan, seluruh fraksi di Komisi I DPR tidak keberatan dengan sosok Andika yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Rasanya, tidak ada fraksi fraksi yang keberatan dengan Jenderal Andika karena memang beliau ini kemampuannya bagus, track record-nya meyakinkan dan pintar menjaga silaturahim," kata Sukamta saat dihubungi, Jumat (5/11/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, sosok Andika cocok dengan tantangan situasi pertahanan keamanan saat ini, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ia pun meyakini, kepala staf TNI Angkatan Darat itu akan mampu menyelesaikan pekerjaan rumah di TNI seperti peningkatan kesejahteraan prajurit maupun penanganan konflik di Papua.

"Sepertinya panglima baru punya resep bagus untuk menyelesaikan, kita bantu bersama-sama," ujar Sukamta. 

Terpisah, anggota Komisi I DPR lainnya, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan, isu kekayaan fantastis Andika serta dugaan pelanggaran HAM Andika kemungkinan besar tidak akan ditanyakan dalam FPT.

Menurut Bobby, kekayaan Andika yang mencapai Rp 179,9 miliar tidak akan dipersoalkan karena pemeriksaan atas kekayaan tersebut merupakan wewenang lembaga lain.

"Kita kan bukan kantor pajak, yang memverifikasi laporan pajak itu kan kantor pajak, LHKPN sebagai penyelenggara negara yang memverifikasinya itu ada lembaga negaranya sendiri, jadi kita anggap itu sudah selesai," kata Bobby di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, dugaan keterlibatan Andika pada pembunuhan aktivis HAM asal Papua, Theys Eluay, juga tidak akan ditanyakan dalam FPT.

Artikel ini telah tayang di Kompas