Panglima TNI
Ujian Berat Jenderal Andika Sebelum Jadi Panglima TNI, DPR Akan Tanya Tes Keperawanan Bagi Prajurit
Soal isu keamanan di Papua, isu-isu seputar keamanan laut, dan tentu saja implementasi dari wacana penghapusan tes keperawanan untuk calon prajurit TN
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Jenderal Andika Perkasa selangkah lagi akan menjadi Panglima TNI.
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani bicara soal gambaran fit and proper test yang akan dilakukan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Dia mengatakan ada beberapa hal yang akan ditanyakan jajaran Komisi I kepada Andika Perkasa.
"Soal isu keamanan di Papua, isu-isu seputar keamanan laut, dan tentu saja implementasi dari wacana penghapusan tes keperawanan untuk calon prajurit TNI," kata Aryani dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Kamis (4/11/2021).
Terkait teknis fit and proper test, Legislator Partai Golkar itu mengatakan Komisi I tengah menunggu penugasan dari Bamus untuk mulai menjalankan proses fit and proper test terhadap Jenderal Andika yang nantinya akan melalui beberapa tahapan.
"Merujuk praktik sebelumnya akan ada proses verifikasi administrasi, verifikasi faktual, uji kelayakan dan kepatutan, serta rapat pleno pengambilan keputusan. Hasil pleno selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR-RI," tambah Aryani.
"Persetujuan DPR terhadap calon Panglima yang diusulkan akan disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari sejak permohonan persetujuan kami terima, yakni 3 November 2021," katanya.
Lebih lanjut, Aryani mengatakan bahwa penunjukan Jenderal Andika membawa angin segar bagi TNI ke depannya.
"Jenderal Andika cukup banyak melakukan terobosan, juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik, humanis serta responsif," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima surat presiden (surpres) calon Panglima TNI yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
