Berita Kriminal
Geram Namanya Diseret Anak Nia Daniaty di Kasus Penipuan PNS, Menteri Tjahjo Minta Usut Tuntas
Anak Nia Daniaty, Olivia menyeret nama Menteri Tjahjo Kumolo dalam dugaan kasus penipuan masuk PNS.
TRIBUNSUMSEL.COM - Anak Nia Daniaty, Olivia menyeret nama Menteri Tjahjo Kumolo dalam dugaan kasus penipuan masuk PNS.
Hal itu membuat Menteri Tjahjo geram.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera mengusut tuntas percaloan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang melibatkan Olivia Nathania.
Menurut dia, tindakan tegas kepada anak artis sekaligus penyanyi Nia Daniaty tersebut supaya ada efek jera, karena telah dengan sengaja mencatut nama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kami telah meminta Polda Metro Jaya agar mengusut tuntas calo CPNS, termasuk pihak-pihak yang terlibat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/10/2021).
Pemerintah menjamin tes seleksi CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel tanpa dipungut biaya sepeser pun.
Pelaksanaan seleksi CASN dilakukan dengan computer assisted test (CAT) sehingga sulit bagi pihak lain untuk memengaruhi hasilnya.
Bahkan, nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS kali ini disiarkan langsung melalui akun YouTube BKN.
Jika ditemukan ada iming-iming untuk menjadi CPNS diluar prosedur dan tidak sesuai ketentuan, maka dipastikan itu adalah penipuan.
Untuk itu, ia meminta masyarakat yang mengetahui hal tersebut untuk melaporkannya kepada pihak berwajib.
Selain itu, Tjahjo juga meminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk saling mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar memahami area rawan korupsi.
Area tersebut meliputi perencanaan anggaran, dana hibah bansos, retribusi pajak, jual beli jabatan, pembelian barang jasa, infrastruktur, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Bahkan di saat pandemi Covid-19, ada calo vaksin yang melibatkan ASN.
Mantan Menteri Dalam Negeri ini menyampaikan keprihatinannya karena ada PNS atau pejabat publik yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Saber Pungli.
