Peraturan Hukum Versi Taliban di Afghanistan Kini Keras dan Ditakuti, Tapi Dampaknya Bebas Korup

Saat ini sejumlah hukuman sudah dilakukan, seperti adanya laporan jasad empat pria digantung di pusat Kota Herat usai dieksekusi karena disebut mencoba melakukan penculikan.

Kemudian pencuri di Kabul dilaporkan diarak di jalanan untuk dipermalukan dengan cara diborgol, wajah dicat, atau bahkan memasukkan roti basi ke dalam mulut mereka.

Walaupun tampak menakutkan, sejauh ini, sebagaimana dilaporkan AP News, kelompok militan ini membawa kelegaan dari korupsi.

Baca juga: Taliban Larang Pria di Afghanistan Cukur Jenggot, Alasannya Tak Sesuai Hukum Syariah

Baca juga: Cukur Jenggot Dilarang Keras di Afghanistan, Tukang Potong Rambut Diperingatkan Taliban

Sebelum pengambilalihan Taliban pada Agustus, orang harus membayar suap hanya untuk melunasi tagihan listrik.

Meskipun korupsi terjadi terang-terangan, AS dan Eropa menggelontorkan miliaran dolar ke pemerintah dengan sedikit pengawasan.

Taliban juga diketahui menyerahkan perselisihan kepada para tetua di wilayah tersebut, seperti saat memerintah di akhir 90an.

Pekan lalu, sekelompok tetua berkumpul di masjid di Kabul untuk mengadili penusukan yang menyebabkan luka ringan.

Para tetua memerintahkan ayah pelaku memberikan uang ganti rugi kepada korban setara $400 (Rp 5,7 juta) yang cukup untuk menutupi biaya pengobatan.

Menurut ayah dari pelaku, hukuman ini cepat dan jauh lebih mudah daripada sistem peradilan di bawah pemerintahan sebelumnya.

Seorang warga bernama Khan (60) dari Provinsi Khost timur, datang ke Taliban untuk meminta bantuan mengumpulkan pinjaman yang belum dibayar.

Dia mengaku mendukung hukuman Taliban seperti amputasi, meskipun tidak untuk pencuri kecil.

Menurutnya, hukum Taliban membawa keamanan "karena mereka memperlakukan penjahat di bawah hukum Islam."

Seorang kepala sekolah, yang tidak mau menyebutkan namanya datang ke kantor polisi Taliban untuk mengadukan wali murid yang terlambat membayar biaya sekolah selama berbulan-bulan.

Dia mengatakan ingin memberi kesempatan pada pemerintahan Taliban, sebab di bawah pemerintahan sebelumnya, ia dikenai pungutan setiap kali pergi ke polisi untuk mengadukan kasusnya.

Pengadu lain, yang hanya menyebut namanya sebagai Dr. Sharif, mengaku tidak keberatan dengan hukuman gaya Taliban.