Anjuran Kader Berpoligami Dicabut, Ketua DPW PKS Sumsel M Toha: Lumayan Membuat Gaduh

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sumsel, menyambut baik adanya anjuran atau instruksi DPP PKS bagi kader laki-laki untuk berpoligami.

Menurut Ketua DPW PKS Sumsel M Toha, adanya arahan tersebut membuat "kegaduhan" pro dan kontra masyarakat pada partai berbasis Islam tersebut. Padahal PKS selama ini fokus membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.

"Kita bersyukur tazkirah tersebut dicabut oleh Dewan Syariah PKS, sebab lumayan membuat gaduh di saat PKS yang sedang berfokus, untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," kata M Toha.

Anggota fraksi PKS DPRD Sumsel Ahmad Toha, sebelumnya mengungkapkan, meski belum mengetahui secara pasti adanya kabar yang memberikan saran bagi kader yang mampu untuk berpoligami dengan janda, namun hal itu tidaklah salah karena sudah diatur dalam agama dan dilakukan oleh Rasul.

Menurut Ahmad Toha, dalam agama Islam dan Rasulullah Muhammad SAW, jika umat Islam dianjurkan kepada kader yang mampu secara moril dan materiil demi memuliakan anak yatim.

"Kalau dari sudut pandangan agama Islam itu tidak menyalahi aturan," ucap Ahmad Toha.

Selain itu, diungkapkan anggota komisi II DPRD Sumsel, fakta saat ini jumlah kelahiran perempuan dan laki-laki tidak sebanding lagi (perempuan lebih banyak).

"Kemudian juga, kalau kita melihat faktanya orang yang perlu ditolong janda itu sudah tidak terhitung lagi. Sehingga perlu melalui proses pernikahan banyak, daripada menjadi fitnah," tuturnya.

Ahmad sendiri menyayangkan, adanya kebaikan itu kadang dipandang dari mata sebelah, yang terkadang diakuinya dijadikan "serangan politik" bagi PKS sehingga menjadi tidak baik di pandangan masyarakat.

"Yang jelas tidak ada instruksi DPP secara langsung, tapi DPO menyampaikan yang terbaik. Jika ada laki-laki yang mampu dan kemudian menolong seseorang itu adalah kebaikan karena hidup ini prinsipnya membantu tolong menolong, tukar tambah pikiran kalau sudah cukup bisa dengan menambah orang lain, yang kurang ditambahkah, " bebernya.

Ditambahkan Ahmad Toha, adanya sifatnya ini berupa informasi saja untuk sikap secara faktual yang terbaik seperti itu.

"Maaf ngomong jangan seseorang melakukan sesuatu itu tanpa didasari legal formal dan tanpa didasari syariah yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Tapi jangan dipahami orang PKS itu seperti itu, karena secara fakta justru orang diluar PKS lebih banyak seperti itu, " tandasnya.

Baca juga: Aplikasi Simadu, Cara Praktis Warga Melapor Jika Lihat Kerawanan, Inovasi Kesbangpol Lubuklinggau

Dilanjutkan Ahmad Toha, jadi adanya anjuran hal itu bukanlah hal baru dan ini bagi yang mampu, dan ini sudah ada sebelum dunia diciptakan.

"Jadi kalau ada orang yang mampu dan bisa menyelamatkan yang tidak menimbulkan maslahat (menghindari mudarat) kenapa tidak, jangan sampai salah persepsi," tandasnya.

Sebagai informasi, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) PKS Surahman Hidayat mencabut Tazkirah Nomor 12 tentang Solidaritas Terdampak Pandemi, yang salah satu poinnya anjuran berpoligami bagi kader PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu atau poligami.