Breaking News:

Korupsi Pembangunan Masjid Sriwijaya

Pembangunan Masjid Sriwijaya Diahlikan, Ini Pendapat Ahli Hukum Muhammadiyah Palembang

Dengan penyetopan sementara pembangunan itu, maka tidak mencampurkan dana yang bermasalah dengan tidak bermasalah selama ini.

Tribunsumsel.com
Kondisi terkini Masjid Sriwijaya yang pembangunannya terhenti, Kamis (23/9/2021) 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Ahli hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) Dr Sri Suatmiati SH MHum menyatakan, langkah yang dibuat Gubernur Sumsel Herman Deru yang akan menyetop pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring Palembang saat ini, karena masih berporses hukum sudah tepat.

"Jadi, untuk pernyataan Gubernur yang tidak akan melanjutkan pembangunan itu, karena sudah jadi kasus hukum itu tidak menjadi masalah, karena itu suatu kebijakan dia untuk tidak meneruskan, karena dikhawatirkan mengkaburkan kerugian dalam pembangunan. Sehingga itu saya anggap langkah yang tepat sesuai hukum," katanya, Jumat (24/9/2021). 

Diungkapkan Sri, dengan penyetopan sementara pembangunan itu, maka tidak mencampurkan dana yang bermasalah dengan tidak bermasalah selama ini.

"Maka lebih baik disetop dulu, selesaikan dulu masalahnya bagimana bentuk kerugiannya dan bentuk tanggung jawabnya selama ini, karena harus ada kepastian hukum dulu, sebab harus Ada pertanggungjawabannya dulu dana milyaran tersebut," tuturnya.

Meski begitu Sri berharap penyetopan itu hanya bersifat sementara, dan nantinya pembangunan masjid yang jadi terbesar se Asia tersebut, tetap terealisasi dibangun hingga selesai jika proses hukumnya selesai.

"Kalau lanjutan pembangunan lagi, apabila permasalahan hukumnya sudah selesai bisa saja, tapi permasalahan itu dari titik mana ia mulai untuk pembangunan. Jadi ini langkah tepat ibarat dipending, bukan dihentikan sama sekali, dan bisa saja dilanjutkan nanti bukan oleh Herman Deru lagi, tapi Gubernur Sumsel lain kita tidak tahu," tukasnya.

Terpisah ahli Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr MH Thamrin Nasib kelanjutan pembangunan masjid Sriwijaya menurut hematnya hendaknya diputuskan dengan seksama dan hati-hati. 

"Apapun kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur hendaknya didasari pertimbangan matang, dan mendahulukan kepentingan umat atau publik. Artinya, beragam permasalahan yang melingkupi pembangunan masjid ini hendaknya direspon dengan kebijakan yang cermat, hati-hati, rasional dan mempertimbangkan kepentingan publik," ucapnya.

Dengan demikian, respon kebijakan yang diambil hendaknya melalui studi yang mendalam tentang potensi untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan, mempertimbangkan investasi yang sudah terlanjur tertanam ,dan akan menjadi biaya tenggelam (sunk cost), perhitungan biaya dan manfaat dan aspek- aspek sosial lainnya termasuk pertimbangan kepentingan umat.

"Dengan kata lain, diskusi dengan forkompida dan aparat penegak hukum semata tak cukup karena yang diperlukan adalah tidak semata pertimbangan hukum dan politis tetapi juga pertimbangan teknis. Pendeknya, jika memang sudah dilakukan studi atau pertimbangan teknis yang memadai dan diikuti dengan pertimbangan hukum, politik dan sosial lainnya barulah keputusan untuk tidak melanjutkan proyek ini diharapkan merupakan respon kebijakan yang tepat. Tapi jika tidak  dikhawatirkan keputusan ini lebih merupakan respon kebijakan yang terburu-buru. Jangan sampai ini merupakan kebijakan yang gegabah dan kelak proyek ini akan senantiasa dikenang sebagai monumen Masjid tak sudah," pungkasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved