Bupati-Wabup Sampai Turun Tangan, Elpiji 3 Kg Langka di Pangkalan, Harga Pengecer Tembus Rp 45 Ribu

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Harga gas elpiji 3 kilogram (kg) atau gas melon di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) makin mengerikan. 

Sebelumnya gas untuk warga kurang mampu itu mengejutkan masyarakat karena harganya Rp 38-40 ribu per kg. 

Padahal harga gas elpiji 3 kg di pangkalan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yakni Rp 17.200 per tabung. 

Kini dikabarkan sudah tembus di harga Rp 45 ribu per kg yang di jual di tingkat warung di desa-desa. 

"Di (kecamatan) Nibung sudah mencapai 45 ribu, bukan 40 lagi pak," ujar warga, Wiwin kepada Tribunsumsel.com, Selasa (21/9/2021).

Warga lainnya mengungkapkan harga gas 3 kg di warung-warung bervariasi, mulai dari Rp 37-45 ribu per tabung. 

"Di Nibung harganya bervariasi, ada yang jual Rp 37 ribu, ada yang Rp 40 ribu, bahkan ada juga yang sampai Rp 45 ribu," ungkap warga, Engkos. 

Mendengar keluhan warga soal mahalnya harga gas melon membuat Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara turun ke lapangan. 

Bupati Devi Suhartoni dan Wakil Bupati Inayatullah dikabarkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke desa-desa hari ini. 

"Pak bupati ke Kecamatan Nibung, pak wabup ke Kecamatan Karang Jaya, sidak gas," kata Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Muratara, M Hadi.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Muratara Syamsu Anwar membenarkan Bupati-Wabup Muratara sidak harga gas elpiji 3 kg ke desa-desa hari ini.

"Iya benar beliau sidak harga gas hari ini, tapi saya tidak ikut, saya ada rapat di DPRD," katanya. 

Menurut Syamsu, harga gas elpiji 3 kg di Muratara saat ini memang mahal dan langka. 

"Sekarang masalahnya memang harganya mahal, terus barangnya susah dicari," katanya.

Dia mengatakan pemerintah daerah sudah memanggil Pertamina untuk membahas soal harga gas mahal dan langka. 

Bila ada oknum pangkalan yang bermain harga untuk meraup keuntungan lebih, maka instansinya akan melapor kepada Pertamina agar ditindak. 

"Kita sudah rapat dengan Pertamina. Pertamina tidak main-main, kalau ada pangkalan yang nakal langsung ditindak. Sudah ada yang ditutup atau dicabut izin usahanya," kata Syamsu Anwar. 

Dia mengatakan, masyarakat miskin harusnya membeli gas melon langsung ke pangkalan dengan harga yang murah sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pertamina. 

Menurut Syamsu, pangkalan tidak boleh menjual gas elpiji 3 kg ke warung-warung untuk dijual lagi, karena itu akan membuat harga gas menjadi mahal. 

"Secara aturan, sebenarnya tidak boleh jual ke warung-warung itu, masyarakat beli ke pangkalan langsung, tapi nanti saya pelajari lagi aturannya," kata dia.

Syamsu menambahkan saat ini pemerintah Muratara tengah mempelajari bagaimana mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di kabupaten ini. 

Sebab kata Syamsu, bila suatu daerah memiliki SPBG bisa meminimalisir terjadinya kemahalan dan kelangkaan gas di masyarakat. 

"Kita masih menggodok bagaimana caranya ada SPBG di Muratara untuk menghindari kelangkaan dan harga mahal. Kita sudah nanya ke Pertamina apa saja syaratnya," ujar dia.