Melihat Sosok yang Berpeluang Jadi Calon Panglima TNI, Prioritas dan Kebutuhan Jokowi Jadi Sorotan

TRIBUNSUMSEL.COM - Jabatan tertinggi di tubuh TNI, dipastikan bakal segera berganti.

Hal itu tak lepas usai Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto tinggal bakal segera pensiun.

Sejumlah jenderal TNI disebut bakal menggantikan posisi Hadi Tjahjanto.

Masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto tinggal menghitung bulan.

Artinya, Presiden Jokowi akan menunjuk perwira tinggi TNI lainnya untuk menjadi suksesor Hadi sebagai Panglima TNI.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi memberi tanggapan terkait sosok yang berpeluang menggantikan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

Masa purna tugas Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto semakin dekat yakni pada November 2021 mendatang.

Nama yang disebut berpeluang menjadi calon Panglima TNI, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono.

Lantas, siapa yang paling berpeluang?

Khairul Fahmi mengatakan, Andika Perkasa dan Yudo Margono berpeluang menjadi calon Panglima TNI, termasuk Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Ketiganya disebut memiliki kecakapan yang mumpuni dan terbaik di posisinya masing-masing.

"Sebenarnya kepala staf angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, semua sama punya peluang," ujarnya dalam tayangan YouTube metrotvnews, Sabtu (18/9/2021).

"Karena dari segi kecakapan, para kepala staf ini sangat mumpuni," lanjutnya.

Fahmi berujar, sosok calon Panglima TNI nantinya tergantung dari prioritas dan kebutuhan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mereka juga mempunyai keunggulan kompetitifnya masing-masing."

"Sehingga, saya kira yang harus ditekankan adalah ke mana arah prioritas dan kebutuhan Presiden."

"Saya kira yang kita harus pahami kebutuhan Presiden tentu saja tidak jauh dari menghadirkan pembantu yang memiliki loyalitas tanpa hambatan," beber pengamat ini.

Ia menilai, pihak lain tak perlu berlomba untuk saling mendukung calon Panglima TNI.

Sebab, pengusulan nama calon Panglima TNI adalah hak dari Presiden Jokowi.

"Ini banyak lomba dukung mendukung baik pada calon yang satu dan calon yang lain."

"Itu membuat tidak sehat, padahal pengusulan calon Panglima TNI ini hak presiden," jelasnya.

Baca juga: Peluang Jenderal Andika Perkasa Untuk Menjadi Panglima TNI Disebut Kini Menipis, Terungkap Alasannya

Baca juga: Danlanud SMH Sambut Kuker Panglima TNI, Giat Serbuan Vaksinasi Merdeka di Provinsi Jambi

Kata Komisi I DPR

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha berpendapat tantangan calon Panglima TNI saat ini tak begitu berat.

Dari dua nama yang santer dibicarakan, mereka tak akan bersinggungan dengan Pemilu 2024.

Karenanya, Syaifullah memprediksi bisa saja Jokowi mengambil jalan tengah.

Yakni dengan memilih Andika terlebih dahulu dan memilih Yudo untuk menggantikan Andika nantinya.

"Bisa juga misalnya Presiden Jokowi mengambil jalan tengah, Andika jadi Panglima TNI, kemudian Wakil Panglima TNI-nya Yudo."

"Nanti begitu Andika habis (masa jabatan), nanti Yudo lagi yang diusulkan," kata Syaifullah, seperti diberitakan Tribunnews.com pada Jumat (17/9/2021).

Sosok Andika Perkasa Dinilai Tepat

Sementara itu, politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai sosok yang tepat menjabat Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Menurutnya, Andika menjadi sosok yang loyal dan mengerti keinginan Presiden Jokowi.

"Dibutuhkan sosok yang tentu saja loyal, mengerti perintah-perintah Presiden, dan untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan Jokowi ke depan hingga 2024," kata Arief dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Selasa (14/9/2021).

Arief mengatakan, sosok Andika Perkasa paling pas untuk menduduki posisi Panglima TNI.

Hal itu dilihat berdasarkan track record dari sisi loyalitas, kebersamaan dan tahu sama tahu dalam menjaga stabilitas keamanan negara, serta sangat bisa diandalkan Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid memastikan pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI.

"Jadi kita belum menerima, belum ada surat," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/9/2021).

Legislator Golkar itu berharap surpres tersebut bisa diterima pada awal November 2021.

"Harus selesai di akhir November, berarti di awal November surat masuk itu masih bisa."

"Presiden masih memiliki waktu sampai awal November untuk menimbang siapa panglima yang beliau akan pilih," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Vincentius Jyestha Candraditya/Reza Deni)

 Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Siapa yang Berpeluang Jadi Calon Panglima TNI? Pengamat Singgung soal Prioritas dan Kebutuhan Jokowi.